Banjarbaru, Jukung.co.id – Upaya menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Selatan terus menunjukkan hasil positif. Meskipun setiap daerah memiliki tingkat inflasi masing-masing, kondisi inflasi di Kalimantan Selatan dinilai masih terkendali. Hal ini tidak lepas dari berbagai inovasi daerah, termasuk pengembangan padi apung dan kampung haruan yang kini menjadi contoh nyata sinergi antara kebijakan daerah dan ketahanan pangan nasional.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Kalimantan 2025, yang digelar di Gedung BPSDM, Jalan Panglima Batur, Banjarbaru, baisukan Kamis (25/09/2025). Dalam kegiatan yang dihadiri oleh pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan TPID se-Kalimantan itu, H. Muhidin menegaskan pentingnya inovasi sektor pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan dan menekan inflasi daerah.
Menurut H. Muhidin, Kalimantan Selatan kini menjadi salah satu daerah yang berhasil mengoptimalkan lahan rawa melalui program padi apung, yakni sistem tanam padi yang bisa bertahan di lahan yang kerap tergenang banyu atau banjir.
“Dari lahan rawa yang dulu dianggap tidak produktif, sekarang justru melahirkan panen yang melimpah. Bahkan pemakaian pupuknya lebih hemat dibandingkan sawah biasa,” ujarnya.
Inovasi padi apung ini dinilai efektif dalam menjaga surplus beras di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadi solusi adaptif terhadap tantangan perubahan iklim yang berdampak pada pola tanam.
“Program ini bukan hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Selain sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembangkan potensi perikanan lokal melalui program kampung haruan, sebuah inovasi budidaya iwak haruan yang digagas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Hulu Sungai Tengah (HST).
“Iwak haruan menjadi salah satu komoditas yang turut memengaruhi inflasi di daerah. Karena itu, kami membangun kampung haruan untuk memperkuat pasokan dan menjaga harga tetap stabil,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui produksi iwak haruan masih perlu ditingkatkan agar benar-benar berdampak pada pengendalian inflasi pangan. “Masih ada tantangan dalam rantai pasoknya, tapi dengan dukungan pemerintah kabupaten dan masyarakat, potensi ini akan terus kita kembangkan,” ujarnya.
Program kampung haruan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga sebagai bagian dari diversifikasi pangan daerah. Haruan, yang merupakan iwak khas rawa Kalimantan Selatan, dinilai memiliki nilai ekonomi dan gizi tinggi serta dapat menjadi alternatif sumber protein bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, H. Muhidin menegaskan, perekonomian Kalimantan Selatan berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding sejumlah daerah lain di Kalimantan, baik dari sisi pertumbuhan, ketahanan pangan, maupun inovasi pertanian.
“Perekonomian kita tumbuh positif, cetak sawahnya pun lebih cepat dan lebih bagus dibanding daerah lain. Ini menunjukkan kerja keras semua pihak dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten/kota yang telah berperan aktif dalam mengimplementasikan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayahnya masing-masing. (HNG/JCI).
