Banjarmasin, Jukung.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi wan masukan yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Banjarmasin, jelang tengah hari Kamis (09/07/2026).
Berbagai catatan yang disampaikan legislatif dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, hingga mendorong percepatan penyelesaian sejumlah persoalan strategis di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan Pemerintah Provinsi memandang rekomendasi DPRD sebagai bentuk pengawasan sekaligus masukan konstruktif yang akan menjadi bahan evaluasi gasan sabarataan perangkat daerah.
Menurutnya, pembangunan daerah hanya dapat berjalan optimal apabila terdapat sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kami menyampaikan apresiasi atas sabarataan masukan yang diberikan DPRD. Sabarataan rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program pembangunan wan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik,” ujar Muhammad Syarifuddin.
Ia menjelaskan, evaluasi akan dilakukan terhadap berbagai program yang telah berjalan, termasuk menelaah hasil awal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian bersama.
Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan penilaian terhadap efektivitas belanja daerah agar setiap anggaran yang digunakan bujur-bujur memberikan manfaat gasan masyarakat.
“Terkait kebermanfaatan belanja daerah, selawas ini sabarataan proses telah kami laksanakan sesuai mekanisme. Namun kami tetap terbuka menerima kritik wan saran agar pelaksanaannya semakin efektif wan tepat sasaran,” ucapnya.
Menanggapi dorongan DPRD mengenai percepatan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPH Migas, Muhammad Syarifuddin memastikan pemerintah daerah segera melakukan koordinasi lintas perangkat daerah gasan menyiapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan.
Menurutnya, kerja sama tersebut memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan pengelolaan sektor energi sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan daerah apabila dapat dioptimalkan dengan baik.
“Nanti kami komunikasikan lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait sehingga sabarataan proses dapat berjalan sesuai ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan operasional maupun optimalisasi pendapatan daerah,” jelasnya.
Ia mengatakan, pemerintah terus mendorong agar berbagai persoalan teknis dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal.
“Pak Gubernur sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Mereka juga telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang ada,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap komunikasi yang baik antara eksekutif wan legislatif dapat terus terjalin sehingga setiap rekomendasi yang diberikan mampu diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. (MC Kalsel/JCI).
