Banjarmasin, Jukung.co.id – Komisi III DPRD Banjarmasin melakukan pemantauan terhadap aktivitas Halte Integrasi Nol Kilometer yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Sabtu (09/08/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, dengan tujuan memastikan fasilitas publik yang dibangun Pemerintah Kota Banjarmasin melalui PPD (Perusahaan Daerah Pelayanan Publik) benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya.

Muhammad Ridho Akbar menilai, halte yang menjadi salah satu ikon baru transportasi dan integrasi di pusat kota ini sudah cukup representatif dari sisi desain maupun fungsi. Keberadaannya juga diharapkan dapat menjadi wajah baru pelayanan transportasi di Kota Seribu Sungai. Namun, ia menegaskan masih ada hal yang menjadi sorotan serius dan harus segera mendapat perhatian, terutama terkait dengan kondisi toilet halte yang dinilai kurang bersih.
“Halte ini sebenarnya sangat bagus, tetapi ada yang mengganggu kenyamanan pengunjung, yakni toilet yang masih kurang bersih dan baunya menyengat. Padahal fasilitas seperti ini penting untuk menunjang kenyamanan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan kebersihan toilet tidak boleh dianggap sepele karena merupakan bagian dari standar pelayanan publik. Lebih jauh, ia menekankan, toilet umum yang terawat baik akan menjadi cerminan wajah Banjarmasin, khususnya di mata para wisatawan yang datang berkunjung.
Muhammad Ridho Akbar mengungkapkan, pihaknya langsung menyampaikan temuan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin melalui sambungan telepon. Hal ini dilakukan karena pemeliharaan dan pengelolaan Halte Integrasi Nol Kilometer berada di bawah kewenangan Dishub.

Komisi III DPRD pun meminta agar Dishub menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan perawatan lebih rutin. “Kebersihan toilet di fasilitas umum harus menjadi perhatian penuh. Kalau bisa, dilakukan pengecekan dan pembersihan saban hari, sebagaimana yang sudah diterapkan di kota-kota besar,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menekankan kenyamanan pengguna halte tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas transportasi, tetapi juga dari layanan pendukung seperti ruang tunggu yang nyaman, akses yang ramah bagi penyandang disabilitas, hingga kebersihan toilet.
“Kita ingin Banjarmasin punya standar fasilitas publik yang membanggakan. Wisatawan yang datang ke sini harus melihat kota ini peduli dengan kebersihan dan kenyamanan. Jangan sampai fasilitas bagus, tetapi toiletnya dikeluhkan karena bau menyengat,” tegasnya.
Selain persoalan toilet, Komisi III juga berkomitmen untuk terus memantau pengelolaan Halte Integrasi Nol Kilometer agar sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menjadi simpul transportasi modern yang memudahkan masyarakat. Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah berupaya menghadirkan fasilitas publik representatif, namun menegaskan perlunya komitmen berkelanjutan dalam hal perawatan dan pemeliharaan. (HNG/JCI).












