Banjarmasin, Jukung.co.id – Pemerintah Kota Banjarmasin menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Koordinasi wan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan yang digelar di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, baisukan Rabu (15/04/2026).
Rapat yang dihadiri seluruh kepala SKPD, staf ahli, Inspektorat, hingga jajaran pimpinan daerah tersebut menjadi momentum evaluasi kinerja awal tahun sekaligus penegasan percepatan program pembangunan.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, secara terbuka mengakui serapan anggaran masih berada di bawah target yang diharapkan.
“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian serius, karena sekarang sudah bulan April. Seharusnya program sudah berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” tegasnya.
Ia menilai, lambatnya serapan kada hanya disebabkan persoalan teknis, tetapi juga lemahnya akselerasi di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, ia meminta seluruh SKPD segera mempercepat proses pelaksanaan kegiatan tanpa menunda.
Menurut Muhammad Yamin, sejumlah kendala yang muncul di lapangan cukup beragam, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan barang wan jasa.
Bahkan, beberapa paket kegiatan yang telah ditayangkan dalam sistem pengadaan belum mendapatkan respons matan penyedia.
“Kalau ada kendala, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.
Ia pun menargetkan periode April hingga Mei menjadi fase percepatan, di mana seluruh program prioritas sudah mulai berjalan secara konkret di lapangan.
Plt. Sekretaris Daerah Banjarmasin, Dolly Syahbana, menambahkan penguatan pengawasan kini juga melibatkan peran aktif staf ahli.
Menurutnya, staf ahli kada hanya sebagai pelengkap, tetapi memiliki fungsi strategis dalam memberikan masukan serta mengawal jalannya program pembangunan.
“Staf ahli memiliki pengalaman panjang, sehingga kita dorong untuk aktif memberikan pertimbangan wan ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan, termasuk proyek fisik,” jelasnya.
Selain itu, Inspektorat juga dilibatkan secara intensif untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan wan timeline yang telah ditetapkan.
Dari sisi teknis, Dolly Syahbana mengungkapkan kendala terbesar wayahini berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum.
Sekitar 43 persen kegiatan masih berada dalam tahap pemilihan penyedia atau proses lelang, yang sering mengalami pengulangan akibat ketidaksesuaian kriteria atau minimnya peserta.
“Ini yang membuat beberapa proyek strategis mengalami keterlambatan,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Banjarmasin tetap optimistis mayoritas program pembangunan dapat diselesaikan sesuai target, yakni pada triwulan ketiga atau sekitar September hingga Oktober 2026.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD.
Langkah ini menjadi simbol keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program, sekaligus menjadi dasar evaluasi apabila target yang telah ditetapkan tidak tercapai. (EPW/JCI).
