Banjarmasin, Jukung.co.id – Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/02/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila, Jalan R Soeprapto, Banjarmasin itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Kunjungan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agenda utama pertemuan adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMD, khususnya yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong pembenahan tata kelola agar lebih profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Selain berorientasi pada keuntungan, BUMD juga diharapkan mampu memperluas pelayanan publik dan memperkuat struktur fiskal pemerintah daerah.
Momentum reses ini turut dimanfaatkan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Pemerintah Kota Banjarmasin.
Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI ke Kalimantan Selatan, khususnya ke Banjarmasin. Menurutnya, kehadiran legislator pusat menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan tantangan riil di lapangan.
Dalam paparannya, ia menyoroti sejumlah isu krusial, di antaranya pengelolaan ratik, pembangunan infrastruktur, hingga dampak penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih. Permasalahan tersebut, berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kualitas lingkungan kota.
“Kami berharap kepada Komisi II DPR RI dapat melakukan evaluasi dan memberikan dukungan untuk meningkatkan pengelolaan ratik dan infrastruktur Banjarmasin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk rasionalisasi belanja daerah guna menjaga stabilitas fiskal. Namun demikian, dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat dinilai masih sangat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan lingkungan dan infrastruktur.
Lebih lanjut, Muhammad Yamin menekankan karakteristik Banjarmasin sebagai kota sungai memerlukan pendekatan khusus dalam pembangunan. Kondisi geografis tersebut menuntut perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan, baik dalam penataan infrastruktur maupun sistem pengelolaan lingkungan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Ia berharap Komisi II DPR RI dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan daerah, terutama dalam memperkuat tata kelola BUMD agar semakin profesional dan berdaya saing.
“Komisi II DPR RI diharapkan dapat memberikan perhatian serta dukungan kebijakan guna meningkatkan kualitas tata kelola BUMD, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus sarana menyerap aspirasi langsung dari kepala daerah dan pemangku kepentingan. Diharapkan, hasil reses tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang konkret dan berpihak pada penguatan ekonomi serta pelayanan publik di daerah. (EPW/JCI).
