Kotabaru, Jukung.co.id – Terobosan Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli dalam membenahi sektor pendidikan tinggi menuai apresiasi dari kalangan akademisi. Penghargaan bergengsi Antasari Award 2026 yang disematkan kepadanya dinilai sebagai bentuk pengakuan atas kebijakan konkret yang mampu mengurai persoalan menahun perguruan tinggi di daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan pada ajang Antasari Award Tahun 2026 yang digelar di Hotel Tree Park, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (04/02/2026).
Forum Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kabupaten Kotabaru menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni. Di bawah kepemimpinan H. Muhammad Rusli, berbagai persoalan krusial yang selawas bertahun-tahun menghambat pengembangan pendidikan tinggi, seperti sengketa hibah aset hingga keterbatasan akses pembiayaan mahasiswa, mulai menemukan solusi nyata.
Salah satu capaian yang paling disorot adalah keberanian Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menuntaskan persoalan hibah aset perguruan tinggi. Pembina Yayasan STKIP Paris Barantai, H. Zulkifli, mengungkapkan pihaknya sempat terjebak dalam proses administrasi hibah selawas hampir 15 tahun.
“Kami sudah bolak-balik mengurus hibah aset ini selawas belasan tahun. Baru di masa pemerintahan beliau, aset tersebut dilepaskan dan dihibahkan secara resmi kepada kami,” ujarnya.
Menurutnya, kepastian hukum atas lahan dan bangunan tersebut menjadi fondasi penting bagi perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan akademik bagi mahasiswa.
Selain persoalan aset, kebijakan beasiswa juga menjadi terobosan yang paling dirasakan dampaknya. Menyiasati kewenangan pendidikan tinggi yang berada di pemerintah pusat, Pemkab Kotabaru menerapkan solusi melalui skema bantuan sosial pendidikan yang menyasar langsung mahasiswa.
Ketua STID Darul Ulum Kotabaru, Dr. Muhammad Zaim, mencatat adanya peningkatan signifikan alokasi anggaran beasiswa. Pada tahun 2025, anggaran beasiswa dialokasikan sebesar Rp500 juta per perguruan tinggi, dan pada tahun 2026 diproyeksikan melonjak tajam menjadi Rp2 miliar per perguruan tinggi.
“Kebijakan ini sangat membantu mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Politeknik Kotabaru, Mohamad Erfan, menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Prinsipnya, pemerintah daerah bukan membantu institusinya, melainkan membantu masyarakat agar bisa kuliah. Ini adalah investasi SDM yang nyata dan berdampak jangka panjang,” tegasnya.
Forum PTS Kabupaten Kotabaru menilai, visi “Kotabaru Hebat” tidak mungkin terwujud tanpa dukungan serius terhadap pendidikan tinggi. Kemudahan administratif, kepastian hukum aset, serta dukungan anggaran yang diberikan Pemkab Kotabaru dinilai sebagai langkah strategis dalam mencetak tenaga kerja lokal yang kompetitif dan siap bersaing.
Dengan diraihnya Antasari Award 2026, Bupati H. Muhammad Rusli dinilai telah menetapkan standar baru kepemimpinan kepala daerah di Kalimantan Selatan, khususnya dalam hal keberpihakan dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (EPW/JCI).
