Banjarmasin, Jukung.co.id – Banjir yang masih menggenangi sejumlah kawasan permukiman di Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan pembangunan perumahan. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Pemko menegaskan untuk memperketat izin pembangunan agar tidak memperparah risiko banjir di wilayah rawan.
Penegasan tersebut disampaikan usai Disperkim Kota Banjarmasin bersama instansi teknis terkait melakukan peninjauan lapangan, baisukan Ahad (11/01/2026), ke sejumlah titik banjir yang belum juga surut.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Banjarmasin, Hizbul Wathony mengatakan, kondisi geografis Banjarmasin sebagai daerah rawa menuntut perencanaan pembangunan yang lebih hati-hati dan berbasis lingkungan.
“Banjarmasin memang wilayah rawa, tetapi memiliki sistem sungai dan jalur aliran banyu yang harus dijaga. Pembangunan perumahan tidak boleh menutup jalur-jalur banyu yang menjadi sistem alami pengendali banjir,” ujarnya.
Hizbul Wathony menjelaskan, dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan indikasi terhambatnya aliran banyu menjadi salah satu penyebab utama genangan yang bertahan lawas di kawasan Sungai Andai. Aliran dari sungai kecil tidak dapat mengalir optimal ke sungai besar akibat adanya penutupan jalur atau penyempitan alur banyu.
Ia menegaskan, ke depan aspek drainase dan konektivitas sungai akan menjadi syarat utama dalam proses penerbitan izin pembangunan perumahan, baik skala kecil maupun besar.
“Harus dipastikan ada jalur aliran banyu yang jelas dan terhubung ke sungai besar. Tanpa itu, dampaknya akan dirasakan oleh kawasan sekitar,” tegasnya.
Sebagai langkah teknis jangka pendek, Disperkim berkoordinasi dengan Dinas PUPR Banjarmasin untuk melakukan pembukaan jalur aliran banyu sementara. Pasukan turbo direncanakan akan diturunkan untuk membersihkan dan membuka sumbatan aliran banyu yang teridentifikasi di lahan sekitar Komplek PWI dan Komplek Andai Jaya Persada.
“Di lokasi tersebut diduga terdapat galangan tanah yang menghambat aliran banyu. Nantinya akan dibuka agar banyu bisa mengalir ke jalur yang seharusnya,” jelasnya.
Selain itu, salah satu opsi teknis yang tengah dikaji adalah pemanfaatan Sungai Darapan sebagai jalur aliran banyu menuju Sungai Martapura, sehingga genangan di wilayah Sungai Andai dapat lebih cepat surut.
Hizbul Wathony berharap, melalui evaluasi perizinan, penertiban jalur banyu, serta penanganan teknis di lapangan, permasalahan banjir yang berulang dapat ditekan. Langkah ini sekaligus menjadi penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menata pembangunan kawasan permukiman yang selaras dengan daya dukung lingkungan. (EPW/JCI).
