Banjarmasin,Jukung.co.id — Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, M. Faisal Hariyadi, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan capaian pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Evaluasi ini tidak hanya ditujukan kepada Perumda Pasar Baiman, tetapi juga diberlakukan terhadap Perumda Pal Banjarmasin, Perusahaan Air Minum Bandarmasih, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah naungan Pemko Banjarmasin.
Anggota Banggar DPRD Banjarmasin ini pun menyebutkan bahwa audiensi dengan para pimpinan BUMD dan SKPD sangat penting untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait program kerja dan aspek keuangan. Dengan terbukanya ruang diskusi, diharapkan solusi dapat dirumuskan bersama melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin.
“Jika persoalannya ada pada program kerja atau masalah keuangan, tentu bisa kami carikan jalan keluarnya bersama. DPRD siap memfasilitasi melalui pembahasan di Banggar,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional ini usai rapat banggar, kamarian Jumat (04/07/2025).
Namun demikian, ia menyayangkan sikap Perumda Pasar Baiman yang hingga saat ini belum menyampaikan secara rinci apa saja hambatan yang menyebabkan rendahnya capaian pendapatan. Tercatat hingga triwulan kedua tahun 2025, pendapatan Perumda Pasar Baiman baru mencapai Rp1,8 miliar. Angka ini dinilai jauh dari target yang seharusnya mampu dicapai oleh salah satu sektor potensial penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa sektor pasar yang punya potensi cukup besar, belum bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak PAD kota?” tegasnya.
Ia pun mendorong agar Perumda Pasar Baiman segera melakukan klarifikasi dan menyampaikan laporan kendala secara terbuka, agar dapat segera dibahas dan ditindaklanjuti.
Menurut M. Faisal Hariyadi, transparansi dan sinergi antara BUMD dengan DPRD sangat penting untuk memperkuat pondasi fiskal daerah, apalagi di tengah upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dari sektor-sektor strategis.
Komisi II DPRD Banjarmasin menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh BUMD dan SKPD, guna memastikan pengelolaan anggaran dan program kerja berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(HNG/JCI)).
