Banjarmasin, Jukung.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban), Pemuda Islam, serta IPPI Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, baisukan Kamis (29/01/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas kinerja wakil rakyat yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menyoroti minimnya kehadiran anggota DPRD di tengah warga terdampak banjir yang melanda Banjarmasin beberapa waktu lalu. Selain itu, para demonstran juga mengkritisi maraknya kunjungan kerja (kunker) DPRD ke luar daerah serta adanya dugaan oknum anggota dewan yang bermain proyek pembangunan.
Ketua Forpeban Kalimantan Selatan, Din Jaya menyatakan, tuntutan yang mereka sampaikan bukan tanpa dasar. Ia mengklaim, berbagai informasi yang diterima pihaknya berasal dari laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan selawas ini.
“Tujuan aksi ini untuk meminta kejelasan kepada DPRD terkait kinerja mereka. Selawas ini yang kami lihat, mereka lebih sering melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, sementara kondisi masyarakat, khususnya saat banjir, kurang mendapat perhatian serius,” ujar Din Jaya dalam orasinya.
Menurut Din Jaya, banyak janji politik yang disampaikan anggota DPRD kepada masyarakat saat masa kampanye belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi tersebut dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Janji-janji kepada masyarakat tidak semua terealisasi. Ini yang membuat kami turun ke jalan untuk mengingatkan kembali fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Selain soal empati terhadap warga terdampak bencana, massa aksi juga secara terbuka menyinggung adanya dugaan oknum anggota DPRD yang terlibat dalam proyek pembangunan, yang seharusnya berada di luar kewenangan legislatif.
“Kami minta Ketua DPRD juga mencari tahu dan menindak tegas jika memang ada oknum anggota dewan yang diduga bermain proyek pembangunan. Jangan sampai lembaga ini tercoreng oleh ulah segelintir orang,” lanjutnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan relatif tertib. Massa aksi juga membawa sejumlah spanduk dan poster berisi kritik tajam terhadap kinerja DPRD Banjarmasin.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fahruri menyatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi akan menjadi bahan evaluasi internal lembaganya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan LSM dan elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. Semua masukan ini akan kami evaluasi kembali,” tegasnya.
Terkait sorotan mengenai maraknya kunjungan kerja ke luar daerah, Rikval Fahruri menjelaskan, DPRD Banjarmasin telah melakukan pengurangan perjalanan dinas sekitar 30 persen dibandingkan periode sebelumnya.
“Saat ini, untuk kunjungan kerja ke luar daerah sudah kami kurangi sekitar 30 persen. Ke depan, kami akan terus melakukan evaluasi agar kinerja seluruh anggota dewan bisa lebih maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (EPW/JCI).
