Kotabaru, Jukung.co.id – Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara wan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, meresmikan delapan MPP baru secara nasional, baisukan Senin (15/06/2026). Peresmian dilakukan secara hybrid wan diikuti Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, dari MPP Kabupaten Kotabaru melalui sambungan virtual.
Peresmian tersebut menjadi tonggak baru dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru, terutama dalam memberikan kemudahan akses layanan gasan warga yang tersebar di wilayah daratan maupun kepulauan.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB, Rini Widyantini menegaskan kehadiran Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, wan terintegrasi.
“Mewujudkan MPP berarti mewujudkan komitmen bila negara hadir di mana pun warga membutuhkan. Wayahini sudah ada sekitar 305 MPP yang memberikan berbagai layanan matan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN wan badan penyelenggara jaminan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga semester pertama tahun 2026, jumlah MPP di Indonesia telah mencapai 313 unit yang tersebar di berbagai daerah. Delapan MPP baru yang diresmikan kali ini berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, wan Halmahera Selatan.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menyebut MPP merupakan salah satu wujud reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, konsep MPP kada hanya menghadirkan layanan dalam satu lokasi, tetapi jua membangun ekosistem pelayanan yang mengutamakan kemudahan, kenyamanan, wan efisiensi.
“MPP bukan hanya bangunan fisik, tetapi sebuah sistem pelayanan yang mengintegrasikan berbagai layanan agar masyarakat dapat mengurus kebutuhan administrasi dengan lebih mudah wan cepat,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis menegaskan Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan terus mengembangkan inovasi pelayanan, khususnya melalui digitalisasi agar sabarataan warga dapat menikmati layanan publik secara merata.
Hal itu dinilai penting mengingat Kabupaten Kotabaru memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari 22 kecamatan, dengan 10 kecamatan berada di wilayah kepulauan wan 12 kecamatan di daratan.
“Kami akan terus mengembangkan pelayanan berbasis digital. Bagi masyarakat yang sudah terjangkau jaringan internet, layanan dapat dilakukan melalui sistem mobile, agen layanan, maupun jemput bola langsung ke masyarakat,”ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah jua akan melakukan kunjungan pelayanan secara berkala ke sejumlah kecamatan sebagai upaya mendekatkan layanan kepada warga, terutama yang berada di wilayah terpencil wan kepulauan.
Langkah tersebut sejalan dengan posisi strategis Kabupaten Kotabaru sebagai gerbang timur Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur wan berada kada jauh dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). (RLS/JCI).
