Banjarbaru, Jukung.co.id – Pemerintah pusat terus mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui program revitalisasi fisik satuan pendidikan. Program ini menjadi salah satu instrumen utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan kesetaraan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, saat meresmikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/01/2026).
Dalam pernyataannya, Abdul Mu’ti menekankan, pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kesiapan infrastruktur sekolah. Menurutnya, ruang belajar yang layak merupakan prasyarat dasar agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Pemerintah tidak ingin sekolah-sekolah kita tertinggal secara fisik. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan representatif menjadi kunci untuk membangun pendidikan yang bermutu,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menjelaskan, sebagian kecil proyek yang belum tuntas disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem serta kendala medan di wilayah-wilayah tertentu, terutama sekolah yang berada di kawasan pegunungan dan daerah sulit akses.
“Kendala teknis di lapangan memang tidak bisa dihindari, tetapi kami optimistis seluruh pekerjaan bisa dituntaskan dalam waktu dekat,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, pemerintah kembali menyiapkan alokasi APBN untuk melanjutkan revitalisasi terhadap sekitar 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, program ini akan diperluas dengan target tambahan minimal 60.000 satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi.
“Jika target ini tercapai, maka pada tahun 2026 sedikitnya 71.000 satuan pendidikan akan mendapatkan dukungan revitalisasi. Fokus utamanya adalah sekolah rusak berat dan sekolah terdampak bencana,” tegasnya.
“Data ini sangat penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lapangan,” ungkapnya.
Pada tahun 2025, ratusan sekolah di Kalimantan Selatan telah menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai sekitar Rp232,9 miliar, mencakup jenjang PAUD hingga SLB. Namun demikian, Galuh Tantri Narindra mengakui masih terdapat kebutuhan anggaran besar untuk memastikan seluruh sekolah berada dalam kondisi layak.
“Idealnya dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk menuntaskan persoalan infrastruktur sekolah di Kalimantan Selatan. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi sangat krusial,” tambahnya.
Untuk tahun 2026, Disdikbud Kalsel kembali mengajukan usulan bantuan revitalisasi, khususnya bagi sekolah-sekolah yang terdampak banjir di sejumlah wilayah. Berdasarkan data awal, tercatat 926 sekolah mengalami kerusakan dengan estimasi kebutuhan anggaran awal mencapai Rp319 miliar.
“Verifikasi lapangan akan kami lakukan setelah kondisi memungkinkan. Dari sana, kami akan menetapkan skala prioritas penanganan,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap program revitalisasi sekolah ini dapat menjadi pengungkit kualitas pendidikan di daerah sekaligus memastikan setiap anak memperoleh hak belajar di lingkungan yang aman dan layak. (MC Kalsel/JCI).
