Banjarmasin, Jukung.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang diikuti para pendamping PKH dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy, di Banjarmasin, Senin (27/10/2025).
Dalam sambutan pembukaannya, Mursyidah menekankan pentingnya peran pendamping PKH sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah. Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Farhanie, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abasmay, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi para pendamping PKH agar lebih profesional dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Mereka inilah yang langsung turun ke masyarakat, mendata dan memverifikasi siapa yang layak menerima bantuan. Dengan data yang akurat, bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, akurasi data menjadi fondasi utama keberhasilan program PKH. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala harus menjadi budaya kerja bagi setiap pendamping.
“Data yang tidak akurat bisa menyebabkan bantuan tidak sampai ke yang berhak, bahkan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan terus-menerus,” tegasnya.
Rahmady Abasmay juga mengungkapkan, saat ini sistem pendataan penerima manfaat mengalami perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Peralihan sistem ini diharapkan dapat menghadirkan data yang lebih valid, mutakhir, dan terintegrasi lintas sektor.
“Dengan penggunaan DTSEN, proses validasi data penerima manfaat akan lebih akurat dan sinkron dengan data nasional. Ini langkah besar dalam memperkuat transparansi dan efektivitas kebijakan sosial,” jelasnya.
Selain itu, Bimtek juga menjadi wadah bagi para pendamping untuk bertukar pengalaman dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti perbedaan data antara sistem pusat dan daerah, validasi penerima ganda, serta peningkatan literasi digital dalam pengelolaan data sosial.
Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh pendamping PKH dapat bekerja lebih profesional dan berintegritas dalam menjalankan amanah negara.
“Pendamping PKH adalah ujung tombak kami di lapangan. Dengan pembekalan yang tepat, mereka tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sosial yang membawa masyarakat keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.
Dengan pelatihan berkelanjutan seperti ini, Pemprov Kalsel optimistis bahwa penyaluran bantuan sosial akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Banua. (MC Kalsel/JCI).
