Banjarbaru, Jukung.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, melalui kebijakan strategis dan program konkret yang berpihak pada lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah nyata tersebut ditunjukkan melalui Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2022–2024, yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan sawit berkelanjutan di Banua.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, menyampaikan, “Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan diarahkan pada penguatan data dan infrastruktur, peningkatan kapasitas pekebun, produktivitas, serta pengelolaan lingkungan dan tata kelola yang baik. Kami juga mendorong percepatan sertifikasi ISPO agar seluruh rantai usaha sawit memenuhi standar keberlanjutan nasional.”
Saat ini, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalsel mencapai 506.269 hektar, dikelola 85 perusahaan perkebunan besar dan 46 pabrik kelapa sawit. Produksi tandan buah segar (TBS) tercatat 5.890.720 ton per tahun, sementara produksi minyak sawit (CPO) mencapai 1.295.958 ton per tahun.
Industri hilirisasi sawit di Kalsel juga terus berkembang. Terdapat tiga pabrik minyak goreng berkapasitas 5.750 ton per hari dan dua industri biodiesel berkapasitas 2.500 ton per hari. Sektor ini menyerap lebih dari 72 ribu tenaga kerja, dan diproyeksikan meningkat seiring pertumbuhan industri hilir serta diversifikasi usaha, termasuk integrasi sawit-sapi dan pengembangan komoditas perkebunan dan peternakan lainnya.
Suparmi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam sektor sawit. “Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang lapangan kerja terbesar di Kalsel. Peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi prioritas kami, agar kualitas produksi dan tata kelola lebih profesional dan berkelanjutan,” tegasnya.
Program Peningkatan SDM Perkebunan Kelapa Sawit (PSDMPKS) yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan menitikberatkan pada pelatihan teknis, kegiatan komunikasi–informasi–edukasi (KIE), serta pemberian beasiswa bagi keluarga pekerja sawit.
Selain itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel memperkuat kolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalsel untuk membahas isu strategis sektor sawit, termasuk ketenagakerjaan yang adil dan inklusif.
“Kami mendorong GAPKI Kalsel bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta instansi terkait lainnya. Keberlanjutan sektor sawit tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah ini, Pemprov Kalsel berharap perkebunan kelapa sawit di daerah ini menjadi contoh sawit berkelanjutan yang berdaya saing, inklusif, dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua. (MC Kalsel/JCI).
