Banjarmasin, Jukung.co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, tengah hari Senin (01/09/2025). Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengemudi ojek online, mahasiswa, buruh, hingga aktivis sipil yang menyatukan suara untuk menyampaikan aspirasi terkait isu nasional dan lokal.
Sejak tengah hari, massa aksi terus berdatangan sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Orasi pun berkumandang bergantian dari perwakilan buruh, mahasiswa, hingga pengemudi ojek online. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menekankan sejumlah tuntutan pada level nasional. Pertama, mereka mendesak adanya reformasi institusi Polri agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kedua, massa meminta agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dinilai penting untuk pemberantasan korupsi. Ketiga, mereka juga mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan hak-hak komunitas adat di seluruh Indonesia.
Sementara untuk isu lokal, massa menyoroti masih banyaknya buruh di Kalimantan Selatan yang belum sejahtera. Mereka mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap nasib pekerja yang dinilai rentan secara ekonomi. Selain itu, aliansi dengan tegas menolak rencana pembangunan Taman Nasional di kawasan Pegunungan Meratus. Menurut mereka, kebijakan itu justru berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat lokal yang telah lawas menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayah tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK, bersama anggota DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dan Rosehan.NB, langsung menemui massa. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan siap mengawal aspirasi rakyat Banua dan berkomitmen menyampaikannya kepada DPR RI dalam waktu dekat.
“Kami siap mundur dari jabatan jika dalam 10 hari penyampaian aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan ini tidak tersampaikan dan ditindaklanjuti di DPR RI,” tegas Supian HK, di hadapan massa aksi.
Tidak hanya itu, Supian HK juga menyatakan dukungannya terhadap aspirasi warga yang menolak pembangunan Taman Nasional di kawasan Pegunungan Meratus. Ia menilai rencana tersebut harus ditinjau ulang agar tidak menghilangkan hak masyarakat yang sudah lawas hidup berdampingan dengan kawasan hutan Meratus.
Gabungan Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan menyatakan akan menunggu hasil pertemuan DPRD Kalsel dengan DPR RI. Mereka menegaskan, apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak ada hasil sesuai harapan, aksi unjuk rasa akan kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar pada pekan depan.
Situasi aksi berjalan dengan pengawalan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Meski sempat diwarnai orasi keras, aksi berlangsung tertib. Massa membubarkan diri setelah mendengarkan pernyataan sikap dari pimpinan DPRD. (EPW/JCI).
