Banjarbaru, Jukung.co.id – Di tengah berbagaiprestasi pembangunanyang berhasil dicapai,Provinsi Kalimantan Selatantetap dihadapkan pada tantangan besar untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikanGubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat memberikan sambutan padaPuncak Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, yang diselenggarakan diKawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Jalan Dharma Praja, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, baisukanKamis (14/08/2025).
Didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, Gubernur menyampaikan membangun Kalimantan Selatan ke depan bukanlah hal mudah. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi antara semua unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, alim ulama, hingga masyarakat umum.
Salah satu tantangan terbesar yang disebut Gubernur adalah kondisi geografis Kalimantan Selatan yang rawan bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setiap tahun, ancaman ini menjadi perhatian serius, tidak hanya karena dampaknya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Banua untuk bersama-sama menjaga lahan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kita harus mencegah karhutla sejak dini agar bencana tidak terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, TNI, dan Polri dalam upaya pencegahan bencana. Kesiapsiagaan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran juga harus terus ditingkatkan.
Sebagai bentuk nyata penguatan ekonomi kerakyatan, Gubernur mengungkapkan, Pemprov Kalsel telah membentuk 2.013 Koperasi Merah Putih. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk tumbuh secara kolektif, meningkatkan daya saing, serta membangun semangat gotong royong dalam perekonomian lokal.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menggratiskan sertifikat halal bagi produk-produk UMKM di seluruh Kalimantan Selatan. Langkah ini merupakan respons terhadap kebijakan nasional yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman memiliki label halal mulai tahun 2026.
“Pemerintah Provinsi juga sudah menyiapkan Pusat Layanan Kemasan untuk membantu pelaku UMKM menghasilkan produk yang lebih layak jual, menarik, dan sesuai standar nasional maupun internasional,”ujarnya.
Dalam bidang kesehatan dan pemenuhan gizi anak, Gubernur H. Muhidin menyoroti program Makan Bergizi Gratisyang saat ini sedang digencarkan di seluruh kabupaten dan kota. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup demi mendukung pertumbuhan dan prestasi belajar.
Dari total target 223 satuan pelayanan pemenuhan gizi (dapur gizi) yang direncanakan hingga akhir 2025, hingga pertengahan Agustus ini telah terbangun dan beroperasi sebanyak 27 dapur gizi.
“Saya berharap seluruh kabupaten/kota bisa mempercepat pembangunan dapur gizi ini. Bagi daerah yang belum memiliki, silakan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar tidak ada hambatan. Program ini sangat ditunggu oleh masyarakat,” ucapnya.
Menurut Gubernur, program makan bergizi gratis adalah investasi masa depan dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
H. Muhidin menekankan pula pentingnya kolaborasi dan solidaritas antar seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih tangguh, adil, dan sejahtera.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kebersamaan, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Mari kita jaga Banua ini, kita rawat, dan kita bangun demi generasi mendatang,” pungkasnya.
Puncak Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum refleksi terhadap perjalanan panjang Banua dalam pembangunan. Prestasi yang diraih selawas ini, seperti surplus beras, pengentasan desa tertinggal, hingga peningkatan indeks pembangunan manusia, merupakan hasil kerja bersama yang patut diapresiasi. (HNG/JCI).
