Banjarmasin, Jukung.co.id – Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin yang mulai dirintis sejak 2016, hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Komisi II DPRD Banjarmasin menemukan banyak fasilitas pelatihan belum terpenuhi karena minimnya dukungan anggaran dari Pemko.
Hal itu terungkap saat Komisi II melakukan kunjungan ke BLK Diskopumker Banjarmasin, jelang tengah hari Senin (11/08/2025). Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, M. Faisal Hariyadi, mengatakan sejumlah anggaran yang diajukan Diskopumker justru terkena efisiensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kalau gedung sudah ada, tapi peralatan pelatihan justru lebih banyak bantuan dari pusat. Contohnya laboratorium komputer terbaru, mesin jahit, peralatan las, instalasi listrik, otomotif, dan lainnya yang sudah mumpuni. Dari Pemko sendiri dukungannya masih kurang,” jelasnya.
Salah satu contoh keterbatasan itu terlihat pada pelatihan Pemeliharaan Kendaraan dengan Sistem Injeksi. Dari 40 orang yang mendaftar, hanya 16 peserta yang bisa diterima.
“Permintaan masyarakat tinggi, tapi yang bisa difasilitasi sedikit karena anggaran terbatas. Ini akan kami komunikasikan dengan pimpinan DPRD agar melalui Banggar bisa menekan Pemko menambah alokasi dana khusus pelatihan di BLK,” tegas politisi Partai Amanat Nasional ini.
Kepala Diskopumker Banjarmasin, Isa Ansari, mengakui pihaknya masih belum ideal dalam menyusun jadwal pelatihan. Menurutnya, antusiasme warga mengikuti program sangat besar, tetapi kemampuan anggaran dan instruktur terbatas.
“Tahun 2025 ini kami hanya bisa melaksanakan empat jenis pelatihan. Padahal idealnya lebih banyak, karena setiap pelatihan ada yang berlangsung 12 hari hingga tiga bulan. Peminatnya selalu ramai,” ucapnya.
Isa menambahkan, kendala utama ada pada keterbatasan instruktur yang bisa menjadi narasumber, serta dana yang belum memadai untuk memperbanyak sesi pelatihan.
Diungkapkannya, kekurangan anggaran sebenarnya sudah disampaikan ke TAPD dan Banggar DPRD. Namun, susunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan Diskopumker tidak semuanya disetujui.
“Kami berharap ke depan ada tambahan anggaran, karena ini menyangkut peningkatan keterampilan warga Banjarmasin yang bisa berdampak langsung pada pengurangan angka pengangguran,” pungkasnya. (HNG/JCI).
