Kabupaten Banjar, Jukung.co.id — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan, hasil penelitian potensi ancaman terorisme yang dilakukan secara rutin setiap tahun bukan bertujuan memberi stigma negatif pada suatu daerah, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan dini secara nasional untuk mencegah berkembangnya paham radikal dan intoleran.
Hal ini disampaikan Kasi Pengawasan Jaringan BNPT RI, Andityas Pranowo, di sela kegiatan Rembuk Merah Putih yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan di Aula Gedung Dakwah Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Jalan A. Yani Paal 12,5, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, baisukan Rabu (06/08/2025).
“Penelitian yang dilakukan BNPT bukan untuk menakut-nakuti apalagi memberi label buruk pada daerah tertentu. Justru hasilnya menjadi dasar kewaspadaan bersama, agar semua pihak, pemerintah, aparat, dan masyarakat, bisa bergerak cepat jika ada potensi munculnya paham menyimpang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa BNPT melalui FKPT yang ada di 32 provinsi selalu mengajak semua pihak untuk bekerja sama secara bahu-membahu, menjaga agar wilayah masing-masing tetap kondusif, toleran, dan bebas dari pengaruh radikalisme.
Andityas Pranowo juga menyebutkan, riak-riak sosial yang terjadi di tengah masyarakat seringkali menjadi sinyal awal bagi BNPT, FKPT, dan aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan.
“Kita harus antisipatif. Kadang ada pihak-pihak tertentu yang memancing di air keruh, mencoba memanfaatkan ketegangan sosial atau isu-isu identitas untuk menimbulkan konflik. Ini harus dicegah sebelum menjadi ancaman nyata,” tegasnya.
Oleh karena itu, menurut Andityas Pranowo, koordinasi antara BNPT, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta unsur masyarakat sipil harus terus diperkuat. Sinergi yang baik akan menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana damai dan aman di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan.
Kegiatan Rembuk Merah Putih merupakan bagian dari program nasional BNPT dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman ideologi kekerasan, dengan pendekatan yang mengedepankan edukasi, keagamaan, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil khususnya generasi muda. (HNG/JCI).
