Banjarbaru, Jukung.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai merancang arah pembangunan tahun mendatang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Forum strategis yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, baisukan Selasa (07/04/2026) ini menjadi titik temu berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah, legislatif, akademisi, dunia usaha hingga organisasi warga.
Mengusung tema penguatan sumber daya manusia (SDM) wan investasi di sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur berkualitas, Musrenbang kali ini menegaskan pembangunan kada lagi semata berorientasi pada fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia wan perubahan pola pikir.
Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, serta dihadiri secara virtual oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus. Turut hadir Ketua DPRD Kalsel, Sekretaris Daerah Provinsi, serta para bupati wan wali kota, termasuk Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin.
Dalam arahannya, Akhmad Wiyagus menekankan penyusunan RKPD 2027 harus selaras dengan kebijakan nasional. Ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara program pusat wan daerah gasan mempercepat pencapaian target pembangunan.
Menurutnya, sejumlah agenda prioritas nasional harus menjadi perhatian daerah, di antaranya transformasi sosial, revitalisasi pendidikan, penguatan infrastruktur wan konektivitas, ketahanan pangan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
“RKPD 2027 harus mendukung akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, wan industri, sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan wan penyangga Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi antara perencanaan wan penganggaran. Menurutnya, seluruh program yang dijalankan harus berbasis pada dokumen perencanaan yang telah disusun.
“Kada boleh ada program yang muncul tanpa dasar dalam RKPD. Ini penting agar penggunaan APBD benar-benar efektif wan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur H.Muhidin memaparkan capaian pembangunan Kalimantan Selatan yang menunjukkan tren positif dalam beberapa indikator utama.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat meningkat menjadi 76,10, naik 0,91 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga mencapai 5,22 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.
Di sektor lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup berada di angka 78,23, mendekati capaian nasional. Sementara dari sisi ketimpangan, rasio Gini Kalsel tercatat 0,281, lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 0,375.
“Alhamdulillah, capaian kita terus menunjukkan perbaikan. IPM Kalsel wayahini berada di peringkat ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan juga berhasil ditekan menjadi 4,16 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 4,85 persen.
Meski demikian, ia kada menampik masih ada tantangan yang perlu segera diatasi, salah satunya persoalan banjir yang masih sering terjadi di sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong berbagai upaya penanganan, nangkaya normalisasi sungai hingga rencana pembangunan sodetan di wilayah Hulu Sungai Utara sepanjang 30 hingga 40 kilometer.
“Wayahini pengerukan Sungai Alalak terus dilakukan gasan mempercepat aliran banyu menuju Sungai Barito. Selain itu, sodetan di HSU diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir,” jelasnya.
Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan seluruh program pembangunan yang dirancang dapat lebih terarah, terukur, wan mampu menjawab kebutuhan warga secara menyeluruh.
Musrenbang 2026 sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju, berdaya saing, wan berkelanjutan di masa mendatang. (EPW/JCI).
