Banjarbaru, Jukung.co.id – Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring wan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden Batch III Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 nang berlangsung di Hotel Granda Maya, Banjarbaru, baisukan Kamis (11/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Banjarmasin, Ichrom Muftezar, hadir mewakili Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin bersama buhan kepala daerah wan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu menjadi forum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah.
Kegiatan dibuka Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Turut hadir Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah matan berbagai wilayah.
Dalam forum tersebut, peserta membahas perkembangan implementasi 10 Program Direktif Presiden yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menekankan keberhasilan program prioritas nasional sangat bergantung pada kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat wan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi yang baik akan memastikan setiap kebijakan dapat diterjemahkan secara efektif hingga tingkat daerah sehingga manfaatnya bujur-bujur dirasakan warga.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat wan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas nasional,” ujarnya.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan kegiatan ini kada hanya bertujuan mengevaluasi capaian pelaksanaan program di daerah, tetapi juga menjadi wadah gasan menyerap berbagai masukan yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah.
Melalui proses monitoring wan evaluasi tersebut, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran langsung mengenai tantangan, peluang, wan kebutuhan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rakor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus memastikan berbagai program pembangunan daerah berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Sekda Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menilai forum nangkayaini sangat penting gasan memperkuat komunikasi wan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, wan kabupaten/kota.
Dengan adanya keselarasan kebijakan, berbagai program pembangunan yang dijalankan di daerah dapat lebih efektif, tepat sasaran, wan memberikan dampak nyata gasan warga.
Pemerintah Kota Banjarmasin juga berkomitmen terus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional melalui inovasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui sinergi yang semakin kuat, diharapkan pembangunan di Banjarmasin dapat berjalan lebih cepat, terarah, wan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Forum ini sekaligus menjadi momentum gasan sabarataan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas Presiden demi mewujudkan kesejahteraan warga yang lebih merata wan berkelanjutan. (EPW/JCI).
