Banjarmasin, Jukung.co.id – Pemerintah Kota Banjarmasin resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) gasan Aparatur Sipil Negara (ASN) saban hari Jumat, mulai 10 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi energi, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menegaskan, penerapan WFH dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kita mengikuti arahan pemerintah pusat, namun teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan SKPD. Yang penting pelayanan publik kada bulih terganggu,” ujarnya, baisukan Jumat (10/04/2026).
Meski memberikan kelonggaran dalam teknis pelaksanaan, Muhammad Yamin mengingatkan ASN tetap harus menjalankan tugasnya secara penuh matan rumah, kada memanfaatkan kebijakan tersebut gasan kepentingan di luar pekerjaan.
“WFH itu bekerja matan rumah, kada keluyuran. Kita ingin kebijakan ini bujur-bujur berdampak pada penghematan energi, khususnya bahan bakar,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pemerintah kada akan ragu menjatuhkan sanksi gasan ASN yang terbukti melanggar aturan WFH. Sanksi yang diberikan bisa berupa penurunan pangkat, jabatan, hingga pemberhentian, terutama gasan pegawai dengan status PPPK.
“Saya akan tindak tegas jika ada yang menyalahgunakan kebijakan ini,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan normal, terutama pada instansi yang bersentuhan langsung dengan warga.
Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Nuryadi, menyatakan pihaknya kada menerapkan WFH lantarab tugas pelayanan yang kada bisa ditunda.
“Pelayanan di Dinsos tetap berjalan nangkaya biasa. Kami menangani berbagai kebutuhan warga, mulai dari Bantuan Langsung Tunai, aktivasi BPJS Kesehatan, hingga rekomendasi Kartu Indonesia Pintar,” jelasnya.
Menurutnya, wayahini intensitas pelayanan justru cukup tinggi, seiring banyaknya warga yang datang mengurus berbagai kendala bantuan sosial, nangkaya lupa PIN atau kehilangan kartu ATM.
Hal senada juga disampaikan Camat Banjarmasin Barat, Amrullah, yang memastikan pelayanan di tingkat kecamatan wan kelurahan tetap berjalan normal tanpa penerapan WFH.
“Pelayanan publik tetap berjalan sesuai jadwal. Senin sampai Kamis pukul 08.00 hingga 14.30 Wita, sedangkan Jumat pukul 07.30 hingga 11.00 Wita,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai layanan administratif tetap tersedia, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, administrasi waris, hingga pembayaran pajak. (EPW/JCI).
