Banjarmasin, Jukung.co.id – Bank Kalsel, dengan dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali mengambil peran strategis dalam penguatan sektor keuangan daerah melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Senin (20/01/2025).
FGD ini menjadi forum penting yang mempertemukan para pemangku kepentingan sektor keuangan dan pemerintahan untuk mendorong BPR daerah agar memiliki kapasitas yang lebih kuat, efisien, dan inklusif dalam melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan.
Kegiatan tersebut dihadiri pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala OJK Kalimantan Selatan, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran pejabat pemerintah kabupaten se-Kalimantan Selatan yang memiliki BPR di wilayah masing-masing. Forum ini difokuskan pada pembahasan transformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, hingga penyusunan skema konsolidasi BPR yang adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah.
“Pemerintah provinsi memandang peran lembaga keuangan daerah, termasuk BPR dan Bank Kalsel, sangat strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memfasilitasi UMKM agar mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah diakses,” ujarnya.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menegaskan konsolidasi BPR bukan semata-mata proses penggabungan lembaga, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan kualitas layanan keuangan di daerah.
“Konsolidasi BPR merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola, permodalan, dan kapasitas layanan. Dengan skala usaha yang lebih besar dan struktur yang lebih kuat, BPR akan lebih mampu mendukung pembiayaan produktif UMKM serta memperluas inklusi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Bank Kalsel siap berperan sebagai mitra strategis dalam proses konsolidasi tersebut. Dukungan yang diberikan mencakup pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan dalam pengembangan model bisnis BPR yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan era digital.
Melalui FGD ini, Bank Kalsel bersama pemerintah daerah dan regulator menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Konsolidasi BPR diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing lembaga keuangan daerah, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan UMKM yang lebih optimal.
Dengan mengusung semangat “Setia Melayani, Melaju Bersama”, Bank Kalsel menyatakan kesiapan untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, OJK, dan seluruh BPR milik Pemda se-Kalimantan Selatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas sektor keuangan, serta memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat. (Rilis/JCI).
