Banjarbaru, Jukung.co.id – Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, program nasional yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie mengatakan, pelaksanaan peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru berjalan sukses meskipun persiapan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Hal tersebut menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat.
“Persiapannya kurang lebih hanya satu minggu. Namun berkat sinergi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Sosial, kegiatan launching dapat berjalan dengan baik,” ujarnya, tengah hari Senin (12/01/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan telah dimulai sejak 17 November 2025 dan saat ini dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru. Khusus di Banjarbaru, lokasi pembangunan berada di kawasan depan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS).
Menurut M. Farhanie, progres pembangunan tahap awal masih berada di bawah 10 persen dan difokuskan pada pekerjaan dasar seperti pembersihan lahan dan persiapan struktur awal. Meski demikian, pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dapat diselesaikan dalam waktu 240 hari.
“Harapannya, pada tahun ajaran baru Juli 2026, siswa rintisan sudah bisa menempati gedung Sekolah Rakyat yang permanen,” tegasnya.
Selain tiga titik utama tersebut, Kalimantan Selatan juga berpeluang menambah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pada tahap berikutnya. Dua lokasi tambahan telah diusulkan, yakni di sekitar kawasan BBPPKS serta di Jalan Gubernur Sarkawi, tepat di samping Rumah Sakit Sambang Lihum.
M. Farhanie menyebutkan, lokasi di Jalan Gubernur Sarkawi memiliki tantangan tersendiri karena kondisi lahan berupa rawa. Oleh karena itu, proses pembangunan diperkirakan memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan lokasi lainnya.
“Estimasi pengerjaannya bisa mencapai satu tahun. Namun lokasi tersebut sudah disetujui dan masuk dalam rencana pembangunan lanjutan,” jelasnya.
Setiap Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah terpadu dengan kapasitas 1.000 hingga 1.200 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Sistem pendidikan boarding school diterapkan untuk memastikan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan pengembangan potensi siswa berjalan secara menyeluruh.
M. Farhanie menegaskan, seleksi siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dengan memprioritaskan anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, khususnya yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah. Proses seleksi melibatkan pendamping sosial serta asesmen lapangan untuk memastikan program tepat sasaran.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan,” tambahnya.
Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. (MC Kalsel/JCI).
