Banjarbaru, Jukung.co.id — Setelah meninjau langsung kondisi banjir di Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo melanjutkan agenda kerja dengan melakukan peninjauan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (09/01/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan akan segera diluncurkan secara nasional. Bahkan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam agenda launching pembangunan Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Kalimantan Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PU didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Kepala BWS Kalimantan III, Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Kepala Balai Jasa Konstruksi, Kepala Balai Rawa, Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, serta jajaran teknis terkait lainnya.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, peninjauan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai target waktu dan dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026.
“Hari ini kita meninjau langsung persiapan launching pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat peresmian nanti, secara nasional sudah ada 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru merupakan pembangunan baru yang berdiri di atas lahan seluas 9,8 hektare. Secara keseluruhan, di Kalimantan Selatan terdapat tiga lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
“Kapasitas Sekolah Rakyat yang kita bangun ini bisa menampung hingga 3.000 murid. Konsepnya boarding school, sehingga seluruh fasilitas kita siapkan secara terpadu,” jelasnya.
Menurut Dody Hanggodo, tanggung jawab utama Kementerian PU adalah memastikan seluruh pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu, mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, lapangan olahraga, hingga fasilitas penunjang lainnya.
“Targetnya jelas, akhir Juni harus selesai, tidak bisa mundur. Karena Juli 2026 sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi tanggal 30 Juni wajib tuntas. Secara nasional, ada 104 Sekolah Rakyat yang harus rampung pada waktu yang sama,” tegasnya.
“Kami mengucapkan terima kasih. Di Kalimantan Selatan direncanakan ada tiga Sekolah Rakyat, yakni di Banjarbaru, Tanah Bumbu, dan Barito Kuala,” ujarnya.
Sekda juga mengungkapkan, dalam waktu dekat Presiden Republik Indonesia direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Banjarbaru terkait pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
“Kemungkinan hari Senin ini, Pak Presiden akan berkunjung dalam rangka agenda pembangunan Sekolah Rakyat yang ada di Banjarbaru,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan saat ini terdapat tiga lokasi di bawah naungan Kementerian Sosial, yakni BBPPKS, Sentra Budiluhur, dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ke depan, lokasi-lokasi tersebut masih akan dikaji lebih lanjut terkait pengelolaannya, apakah digabung atau dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
“Yang jelas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh dan menyediakan fasilitas sesuai dengan kewenangan yang ada,” pungkasnya. (MC Kalsel/JCI).
