Banjarbaru, Jukung.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat ini digelar sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memenuhi data dukung penyelenggaraan SIA SPBE pada tahun 2026.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta jajaran pejabat dan teknis dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Evaluasi dilakukan untuk memetakan kondisi terkini pemenuhan data SPBE sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan rapat evaluasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perhatian serius terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Melalui rapat ini, kita ingin bersama-sama dengan SKPD memetakan data apa saja yang belum terpenuhi. Dari situ, kita dapat menyusun strategi yang tepat dan terukur agar pemenuhan data SIA SPBE bisa dilakukan secara optimal,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Ia menjelaskan, kelengkapan dan kualitas data SIA SPBE memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan digital, termasuk dalam hal integrasi sistem, efisiensi layanan publik, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, Diskominfo Kalsel juga akan mendorong dukungan dari pimpinan daerah agar seluruh SKPD lebih proaktif dalam memenuhi kebutuhan data yang telah ditetapkan.
“Kita akan meminta dukungan pimpinan untuk mengimbau seluruh SKPD agar lebih responsif dan aktif. Jika nantinya masih ada kendala atau data yang belum bisa dipenuhi, tentu akan kita evaluasi bersama dan dicarikan solusi terbaik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhamad Muslim berharap penyelenggaraan SIA SPBE di lingkungan Pemprov Kalsel pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Ia menegaskan, pemenuhan data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pemenuhan data SIA SPBE ini merupakan tanggung jawab bersama, karena akan berdampak langsung pada sistem akuntabilitas pemerintah dan indeks SPBE yang akan diterima oleh Pemprov Kalsel ke depan,” pungkasnya. (MC Kalsel/JCI).
