Banjarbaru, Jukung.co.id — Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Badikenita Sitopu, melakukan peninjauan lapangan ke Gudang Bulog Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (10/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta memastikan ketersediaan dan kualitas pangan di tingkat daerah.
Dalam keterangannya, Badikenita Sitopu menjelaskan meskipun sebagian pasal dalam UU Pangan telah diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah ketentuan tentang ketersediaan dan produksi pangan daerah tetap perlu diawasi secara langsung.
“Sebagian pasal dalam Undang-Undang Pangan memang telah masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi masih ada ketentuan yang mengatur tentang ketersediaan pangan dan bagaimana produksinya di daerah. Karena itu, kami datang untuk melihat langsung bagaimana implementasinya,” ujarnya.
Ia menegaskan Komite II ingin memastikan stok pangan strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam di Kalimantan Selatan tersedia dalam jumlah yang memadai, berkualitas baik, dan mengutamakan produksi dalam negeri.
“Kami ingin tahu bukan hanya stoknya, tetapi juga kualitasnya dan apakah masih ada yang berasal dari impor. Sebab, saat ini kita sedang berupaya memperkuat kemandirian pangan nasional,” tambahnya.
Dalam peninjauan tersebut, Badikenita Sitopu juga menyoroti keberadaan stok beras impor yang merupakan hasil pengadaan nasional tahun 2024 untuk mengantisipasi dampak El Nino 2023. Stok tersebut masih tersimpan di sejumlah gudang Bulog, termasuk di Landasan Ulin.
“Memang masih ada stok lawas dari impor hampir 4 juta ton secara nasional, sebagian masih tersimpan di gudang, termasuk di sini. Ini harus segera disalurkan, jangan dibuang karena masih layak dan bisa dimanfaatkan,” tegasnya. 
Kepala Bulog Kanwil Kalimantan Selatan yang turut mendampingi kunjungan tersebut membenarkan, dalam gudang masih terdapat dua jenis stok beras, yakni beras luar negeri (LN) dan beras dalam negeri (DN).
“Memang benar, hasil sidak dari Ketua Komite II DPD RI menemukan masih ada beras LN dan DN. Untuk beras LN, kami prioritaskan agar segera habis melalui penyaluran bantuan pangan dan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan),” jelasnya.
Menurut data Bulog, sisa beras impor di gudang Kalsel saat ini sekitar 2.800 ton dan ditargetkan sudah tersalurkan seluruhnya pada tahun 2026. Sementara stok beras dalam negeri berkisar antara 24.000 hingga 25.000 ton dan akan terus disalurkan hingga akhir Desember.
“Ada sekitar 10 gudang penyimpanan di Kalimantan Selatan, dengan rata-rata kapasitas mencapai 3.000 ton per gudang. Stok DN masih sangat cukup,” ungkapnya.
Ia menegaskan Bulog berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kalimantan Selatan, sejalan dengan program nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.
Kunjungan Komite II DPD RI ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah, memastikan kebijakan pangan nasional berjalan efektif, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (MC Kalsel/JCI).
