Banjarmasin, Jukung.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Cucun Ahmad Syamsurijal, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Selatan, menegaskan pentingnya data yang valid untuk memastikan program jaminan sosial dan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Pesan tersebut disampaikan Cucun Ahmad Syamsurijal saat menghadiri sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kedai 99, Jalan Yos Sudarso, Banjarmasin Barat, baisukan Selasa (12/08/2025). Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus PKB, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, ratusan warga, dan kader PKB dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Anggota DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim menekankan, Pemerintah Kota Banjarmasin harus merapikan data penerima manfaat melalui pendataan dari tingkat bawah. Salah satunya adalah memastikan data yang dihimpun saat Musyawarah Kelurahan (Muskel) terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) benar-benar valid dan terkoneksi dengan Data Terpadu Ekonomi Sosial (DTES) yang dibuat pemerintah pusat.
“Data yang akurat sangat menentukan keberhasilan program jaminan sosial, baik kesehatan, ketenagakerjaan, maupun program sosial lainnya dari pemerintah pusat. Jika data keliru, penerima manfaat yang seharusnya berhak justru bisa terlewat,” tegasnya.
Zainal Hakim menegaskan, permasalahan data sudah lawas menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga Banjarmasin yang benar-benar layak menerima bantuan sosial, tetapi belum terdata dalam sistem.
“Sudah beberapa kali saya menerima aduan warga. Banyak yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi secara pendataan mereka tidak masuk. Ini artinya data di Pemko Banjarmasin perlu segera diperbaharui,” tegasnya.
Ia menekankan, pembaruan data bukan sekadar tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi warga yang tertinggal atau terlewat dari pendataan terpadu maupun data terpusat pemerintah.
“Kalau data kita sudah rapi dan valid, program seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan bantuan sosial lainnya bisa tersalurkan dengan tepat. Ini soal keadilan sosial bagi semua warga,” pungkasnya.
Dorongan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemko Banjarmasin untuk mempercepat pembaruan dan sinkronisasi data. Dengan data yang valid, semua program perlindungan sosial dari pusat dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan, tanpa ada yang tertinggal. (HNG/JCI).
