Banjarmasin, Jukung.co.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, memimpin langsung Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2025 Regional Kalimantan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Jalan R Suprapto, Banjarmasin Tengah, baisukan Rabu (18/06/2025).
Rakor ini turut dihadiri Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Isharwanto, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin. Hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, serta sekitar 14 perwakilan bank penyalur KUR dari lima provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
Juga hadir dalam pertemuan, perwakilan dari Jamkrindo, Askrindo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perekonomian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta bank-bank pembangunan daerah seperti Bank Kalsel, Bank Kaltimtara, Bank Kalbar, dan Bank Kalteng.
Maman Abdurrahman menyampaikan, rapat ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi implementasi program KUR yang secara nasional memiliki total plafon sebesar Rp300 triliun.
“Rapat koordinasi secara regional sampai tingkat wilayah ini baru kita lakukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya agar proses monitoring dan evaluasi lebih detail dan menyentuh langsung kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan, pemerintah menargetkan penyaluran dana ke sektor produksi sebesar 62,96 persen. Namun, realisasi penyaluran KUR di Kalimantan masih tergolong rendah.
“Realisasi penyaluran KUR wilayah Kalimantan hingga hari ini baru sebesar Rp7,64 triliun, dari total nasional sebesar Rp116 triliun. Artinya masih banyak ruang yang harus diisi. Karena itu, saya minta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota lebih aktif mengunggah data debitur potensial KUR,” tegasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyatakan, masih rendahnya jumlah debitur di Kalsel disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan proyek-proyek besar di daerah.
“Banyak SKPD yang masih kosong, sehingga proyek-proyek besar belum bisa berjalan maksimal. Ini berpengaruh pada pelaku UMKM di daerah,” ujarnya.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, pihaknya menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1 triliun pada tahun ini. Namun baru sekitar Rp180 miliar yang berhasil disalurkan.
“Target penyaluran KUR Bank Kalsel tahun ini sebesar Rp1 triliun, namun saat ini baru terealisasi sekitar Rp180 miliar. Tadi kami sudah diarahkan langsung oleh Pak Menteri UMKM untuk segera melakukan perbaikan sistem agar capaian bisa ditingkatkan,” pungkasnya. (HNG/JCI).
