Banjarmasin, Jukung.co.id – Para atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan 2025 asal Kota Banjarmasin menyampaikan kekecewaan atas kebijakan penurunan bonus atlet berprestasi. Penurunan nilai bonus dinilai tidak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan atlet yang telah mengharumkan nama daerah di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Berdasarkan data yang diterima, besaran bonus atlet Porprov Kalsel 2025 mengalami penurunan dibandingkan Porprov Kalsel 2022. Pada Porprov 2022, atlet peraih medali emas menerima bonus sebesar Rp25 juta, perak Rp15 juta, dan perunggu Rp10 juta. Namun pada Porprov Kalsel 2025, bonus tersebut turun menjadi Rp20 juta untuk emas, Rp12,5 juta untuk perak, dan Rp7,5 juta untuk perunggu.
Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan atlet, yang menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas pembangunan, meskipun para atlet telah berjuang maksimal membawa nama Banjarmasin.
Salah satu atlet Muaythai peraih prestasi di Porprov Kalsel 2025, Krisna, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kebijakan tersebut. Meski demikian, ia menyebut para atlet pada dasarnya memahami kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.
Namun menurut Krisna, konsep efisiensi anggaran seharusnya dimaknai secara lebih tepat dan adil.
“Efisiensi seharusnya mengurangi pemborosan, bukan memangkas hak yang lahir dari pengorbanan. Atlet berprestasi adalah aset negara yang dilindungi undang-undang. Di tingkat daerah, atlet juga merupakan aset yang harus dijaga pembinaan dan kesejahteraannya,” ujar Krisna, tengah hari Rabu (11/2/2026).
Ia menilai efisiensi anggaran seharusnya lebih diarahkan pada belanja operasional yang tidak bersifat mendesak, seperti perjalanan dinas, agenda luar daerah, serta pengadaan yang belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Krisna juga menyoroti rencana pengadaan mobil listrik untuk kepala SKPD dan camat yang dinilainya perlu dikaji secara matang. Menurutnya, infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Banjarmasin, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), masih sangat terbatas.
“Kalau infrastrukturnya belum siap, ini justru berpotensi menjadi belanja yang mendahului kesiapan. Sementara atlet yang jelas-jelas sudah berprestasi justru terkena dampak efisiensi,” tambahnya.
Kekecewaan serupa disampaikan atlet lainnya, Akmal. Ia menilai penurunan bonus atlet menjadi sinyal bahwa olahraga dan atlet belum sepenuhnya ditempatkan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.
“Kalau atlet ikut terkena efisiensi, artinya kami bukan prioritas. Padahal di sisi lain, pengadaan mobil listrik justru dianggap lebih penting. Ini yang membuat kami kecewa,” ungkapnya.
Para atlet berharap Pemerintah Kota Banjarmasin dapat meninjau kembali kebijakan prioritas anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan kesejahteraan atlet. Mereka menilai, perhatian yang konsisten terhadap atlet berprestasi sangat penting untuk menjaga semangat juang dan keberlanjutan prestasi olahraga daerah ke depan. (EPW/JCI).
