Banjarmasin, Jukung.co.id — Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program pemerintah pusat yang pelaksanaannya harus berjalan hingga ke daerah.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mathari, mengatakan pemerintah kabupaten wan kota di Indonesia perlu mendukung pelaksanaan program tersebut. Sementara mekanisme pelaksanaannya di daerah dapat disesuaikan lawan kondisi masing-masing wilayah.
Menurutnya, pelaksanaan MBG di lapangan dapat dikelola melalui berbagai skema, baik melibatkan kantin maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Namun, Mathari menekankan aspek pengawasan harus menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan agar program yang ditujukan gasan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik kada dimanfaatkan oleh oknum tertentu gasan kepentingan pribadi.
“Nang penting jangan sampai peserta didik yang semestinya menerima manfaat MBG, namun dimanfaatkan oleh oknum yang menggunakan situasi tersebut,” tegasnya, jelang tengah hari Rabu, (10/06/2026).
Politisi PKS tersebut berharap persoalan yang sempat muncul dalam pelaksanaan program di tingkat pemerintah pusat kada kembali terjadi di daerah.
Menurutnya, program MBG memiliki tujuan yang baik karena menyasar kebutuhan gizi peserta didik. Karena itu, pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai tujuan awal wan memberikan manfaat langsung kepada kakanakan yang menjadi penerima.
“MBG adalah hak dari peserta didik,” ujarnya.
Mathari menilai program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat merupakan kebijakan yang sangat baik. Program tersebut dinilai dapat memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak sekaligus membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Meski demikian, ia menilai pelaksanaan program tetap membutuhkan evaluasi secara berkala.
Evaluasi diperlukan gasan memastikan mekanisme penyaluran makanan, kualitas menu, ketepatan sasaran, hingga pengelolaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Program yang dijalankan pemerintah pusat ini sangatlah bagus, hanya pelaksanaannya saja yang perlu dilakukan evaluasi,” tegasnya.
Ia berharap sabarataan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG dapat mengedepankan kepentingan peserta didik sebagai penerima manfaat utama. (HNG/JCI).
Jangan Kada Ingat Picik Link Video Ini
