Kotabaru, Jukung.co.id – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di ruang rapat Pemda lantai 3, jelang tengah hari. Senin (30/03/2026).
Forum strategis tahunan ini mengusung tema penguatan investasi wan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, unsur Forkopimda, DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kepala SKPD, camat, hingga perwakilan warga wan dunia usaha.
Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti menegaskan Musrenbang menjadi forum krusial dalam menyelaraskan aspirasi warga dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, DPRD telah menghimpun sebanyak 2.831 usulan pokok pikiran nang mencakup berbagai sektor prioritas, mulai dari ekonomi, pembangunan manusia, hingga infrastruktur wan kewilayahan.
“Seluruh usulan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran wan berdampak gasan warga,” ujarnya.
Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli yang diwakili Wakil Bupati, Syairi Mukhlis wayah membuka kegiatan menekankan Musrenbang merupakan momentum penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Menurutnya, penguatan investasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, wan jaminan keamanan gasan investor,” tegasnya.
Ia juga menambahkan masuknya investasi diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan warga secara luas.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan besar yang harus ditangani secara bertahap. Dengan panjang jalan kabupaten yang mencapai sekitar 1.200 Paal, pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Selain itu, perhatian serius juga diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu isu yang disorot adalah angka stunting yang masih berada di kisaran 23,2 persen.
Wakil Bupati menegaskan, penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi lintas sektor.
“Permasalahan ini kada bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber turut memberikan paparan terkait arah kebijakan pembangunan, di antaranya dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, DPMPTSP Provinsi, Bapperida Kotabaru, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Ketenagakerjaan wan Transmigrasi.
Materi yang disampaikan mencakup strategi penguatan investasi, peningkatan pendapatan daerah, hingga pengembangan tenaga kerja wan perluasan kesempatan kerja.
Musrenbang RKPD 2027 ini diikuti sekitar 170 peserta matan berbagai unsur, mulai dari legislatif, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi warga, hingga perwakilan babinian wan pemuda.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi wilayah, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026.
Kecamatan Pulau Laut Barat meraih peringkat pertama, disusul Kecamatan Kelumpang Tengah wan Kecamatan Sampanahan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. (RLS/JCI).
