Banjarmasin, Jukung.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Banjarmasin menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Martadinata, Kecamatan Banjarmasin Tengah, baisukan Rabu (18/02/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap prioritas penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan membentangkan spanduk berisi berbagai tuntutan, massa secara bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang Kantor Wali Kota Banjarmasin.
Sejak jelang tengah hari, suasana di depan balai kota dipenuhi teriakan tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Aparat kepolisian tampak berjaga untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa, Fajar, menegaskan kehadiran mahasiswa dan masyarakat dalam aksi tersebut bukan untuk menciptakan kontroversi maupun tindakan anarkis. Ia menyebut aksi tersebut murni sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Kami di sini tidak untuk membuat kontroversi atau kerusakan. Kami hadir demi perbaikan segera. Ada permasalahan yang terus berulang yang hingga kini tidak selesai, salah satunya masalah ratik yang berserakan di mana-mana,” ujar Fajar di hadapan massa aksi.
Menurutnya, persoalan persampahan di Banjarmasin masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya prioritas kebijakan dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat.
Selain persoalan ratik, massa aksi juga menyoroti kebijakan pengadaan mobil listrik untuk Kepala SKPD dan camat se-Kota Banjarmasin dengan nilai anggaran mencapai Rp5,2 miliar. Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan mendasar, termasuk isu layanan kesehatan.
“Menghambur-hamburkan anggaran beli mobil listrik untuk kepala dinas dan camat. Sedangkan rakyatnya menderita karena BPJS kesehatan dicopot,” ucap Fajar dalam orasinya.
Ia menyebut, arah kebijakan pemerintah saat ini dinilai mulai menjauh dari kebutuhan dasar rakyat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial dan penjaga marwah demokrasi untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Kami mahasiswa hadir sebagai penjaga marwah rakyat. Kenyataan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah jauh dari kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam aksinya, massa juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran yang dianggap kurang sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi warga. Mereka meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dan menyampaikan secara transparan dasar pengambilan kebijakan, khususnya terkait pengadaan mobil listrik dan alokasi anggaran sektor pelayanan publik.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Unjuk rasa ini menambah daftar dinamika kebijakan publik di Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait isu efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Massa aksi menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (EPW/JCI).
