Banjarmasin, Jukung.co.id – Pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya buka suara menyusul aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa di depan Balai Kota Banjarmasin, baisukan Rabu (18/2/2026). Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyatakan telah menerima sekaligus menjawab 12 tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Jawaban tersebut disampaikan langsung dalam forum diskusi bersama puluhan mahasiswa di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, usai aksi berlangsung. Dalam pertemuan itu, Muhammad Yamin menegaskan, pemerintah kota terbuka terhadap kritik dan menjadikan aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.
“Kami menerima seluruh masukan yang disampaikan. Ini menjadi bahan evaluasi kami agar kebijakan ke depan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam aksi adalah urgensi pengadaan mobil listrik dan kamera dengan nilai anggaran miliaran rupiah. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Yamin memastikan, pengadaan kamera telah diputuskan untuk ditunda sementara waktu.
“Pengadaan kamera juga sudah kita pending. Nanti kita evaluasi kembali anggaran yang sifatnya tidak urgent,” tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik sekaligus memastikan setiap pengeluaran anggaran benar-benar berdasarkan skala prioritas.
Sementara terkait pengadaan mobil listrik untuk kepala SKPD dan camat, Muhammad Yamin menegaskan kebijakan tersebut tetap berorientasi pada efisiensi jangka panjang. Namun ia memastikan evaluasi tetap dilakukan agar kebijakan tersebut selaras dengan kondisi sosial masyarakat.
Polemik lain yang sempat ramai diperbincangkan adalah anggaran rehabilitasi ruang smoking di lingkungan Balai Kota. Muhammad Yamin meluruskan bila terjadi kekeliruan penamaan dalam dokumen anggaran.
Menurutnya, anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi ruang merokok, melainkan mencakup perbaikan ruang kerja (office), ruang penerimaan tamu, hingga ruang pengaduan masyarakat kepala daerah.
“Itu juga sudah kami sampaikan ke mahasiswa untuk meluruskan. Jadi bukan hanya ruang smoking seperti yang berkembang,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Yamin juga menyoroti persoalan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Ia menegaskan tidak akan mentolerir ASN yang kedapatan berada di luar kantor tanpa kepentingan dinas pada jam kerja.
Ia bahkan telah meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara ketat.
“Seluruh ASN digaji dari rakyat. Jadi bekerjalah dengan baik. Kalau tidak ada kepentingan pekerjaan, tidak diperbolehkan duduk santai di luar,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan disiplin ASN merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi agar pelayanan publik berjalan maksimal.
Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa, Fajar Arifin, mengaku cukup puas dengan jawaban yang diberikan pemerintah kota. Meski demikian, ia menilai momentum sejumlah kebijakan dinilai kurang tepat di tengah kondisi daerah yang masih menghadapi persoalan BPJS dan bonus atlet.
Sebagai bentuk komitmen bersama, mahasiswa menyerahkan fakta integritas yang telah ditandatangani kepada pemerintah kota. Dokumen tersebut berisi komitmen realisasi sejumlah poin tuntutan dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
“Kami akan terus mengawal surat ini. Kalau komitmen tidak dijalankan, kami akan menagih kembali,” tegasnya. (EPW/JCI).
