Banjarbaru, Jukung.co.id – Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf menegaskan, Program Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga paling tidak mampu di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Mensos saat memberikan keterangan kepada awak media dalam rangka peresmian Sekolah Rakyat oleh Presiden RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jelang tengah hari Senin (12/01/2026).
Syaifullah Yusuf menjelaskan, setiap gedung Sekolah Rakyat dirancang memiliki kapasitas hingga 300 siswa yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Kalau satu sekolah menyeleksi 300 siswa, maka dengan 100 gedung kita bisa menyeleksi 30 ribu siswa setiap tahun. Jika ada 200 gedung berarti 60 ribu, dan bila mencapai 300 gedung, maka bisa menyeleksi hingga 90 ribu siswa per tahun,” ujar Mensos.
Ia memaparkan, hingga tahun ajaran 2025–2026, jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15 ribu orang. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan 30 ribu siswa, sehingga total peserta didik Sekolah Rakyat mencapai lebih dari 45 ribu siswa.
Lebih lanjut, Mensos menyebutkan, pada 2027, apabila pembangunan sarana dan prasarana berjalan sesuai rencana dan mencapai 200 gedung, maka Sekolah Rakyat mampu merekrut 60 ribu siswa per tahun, dengan total kumulatif lebih dari 100 ribu siswa.
“Targetnya minimal 100 gedung per tahun. Kalau konsisten, maka pada 2029 sudah ada sekitar 400 gedung. Dan pada 2030, kami optimistis jumlah siswa Sekolah Rakyat bisa melampaui 500 ribu anak,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Mensos menegaskan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Kementerian Sosial fokus pada penyiapan sistem seleksi siswa, perekrutan guru dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan operasional sekolah secara paralel.
Terkait proses penerimaan peserta didik, Syaifullah Yusuf menekankan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Seleksi dilakukan secara aktif dan ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami tidak menentukan sendiri. Data berasal dari BPS, kemudian kami cek langsung ke lapangan bersama pendamping sosial, Dinas Sosial, pemerintah desa atau kelurahan, serta unsur pendidikan. Setelah memenuhi kriteria, barulah diusulkan dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota,” tegasnya.
Mensos memastikan, tidak ada ruang untuk praktik titipan maupun suap dalam proses seleksi siswa Sekolah Rakyat. Bahkan, menurutnya, Menteri Sosial sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan peserta didik.
“Kalau ada kesalahan, yang bertanggung jawab adalah bupati atau wali kota yang menandatangani. Proses seleksi ini sangat ketat, mulai dari verifikasi data, wawancara, hingga pengecekan langsung ke lapangan,” ujarnya.
Selain aspek pendidikan, kesehatan siswa juga menjadi perhatian serius dalam Program Sekolah Rakyat. Setiap calon siswa wajib menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari status gizi, anemia, kesehatan gigi, hingga tingkat kebugaran.
“Evaluasi kesehatan dilakukan secara berkala, agar kondisi anak-anak terus membaik dan mereka bisa belajar dengan optimal,” tambahnya.
Dari sisi pembiayaan, Mensos menegaskan, seluruh anggaran Program Sekolah Rakyat bersumber dari APBN, karena program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional Presiden RI.
“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak kita yang paling bawah, yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kami berkomitmen penuh menjalankan amanah Presiden dan tidak akan main-main dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (MC Kalsel/JCI).
