Banjar, Jukung.co.id — Pemerintah pusat menunjukkan komitmen serius dalam menangani persoalan banjir yang sering melanda Kalimantan Selatan. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, ke Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus meninjau kondisi banjir di Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (09/01/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan penanganan banjir tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mengarah pada solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Setibanya di Kalimantan Selatan, Menteri PU, Dody Hanggodo disambut Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Penyambutan turut dihadiri sejumlah pejabat teknis terkait, antara lain Kepala BWS Kalimantan III, Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Kepala Balai Jasa Konstruksi, Kepala Balai Rawa, Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, serta jajaran lainnya.
Usai penyambutan, rombongan langsung menuju lokasi banjir di kawasan Sungai Tabuk. Di lokasi tersebut, Menteri PU melihat kondisi permukiman warga yang masih terdampak genangan banyu. Sebagai bentuk empati dan kehadiran negara di tengah masyarakat, Menteri PU juga menyerahkan bantuan tali asih berupa paket sembako kepada warga terdampak banjir.
Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan banjir di wilayah Sungai Tabuk terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah pasangnya banyu laut yang mendorong aliran Sungai Martapura, sehingga menghambat aliran banyu dari sungai-sungai kecil di sekitarnya.
“Banyu Sungai Tabuk tidak bisa mengalir ke Sungai Martapura karena Sungai Martapura sendiri terdorong ke laut akibat pasang. Akhirnya banyu tertahan dan meluap ke permukiman,” jelasnya.
Ia mengakui, persoalan banjir di kawasan tersebut hampir terjadi setiap tahun. Namun demikian, pemerintah pusat menegaskan tidak tinggal diam dan telah menyiapkan langkah strategis jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir.
Salah satu solusi utama yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan Bendungan Riam Kiwa, yang dirancang sebagai infrastruktur pengendali banjir sekaligus penopang ketahanan banyu di Kalimantan Selatan.
“Perencanaan bendungan sebenarnya sudah lawas. Kendala pembebasan lahan yang sempat muncul alhamdulillah sudah kami selesaikan pada akhir 2024. Mudah-mudahan tahun ini pekerjaan fisiknya bisa segera dimulai,” ujarnya.
Menteri PU menargetkan pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun, bahkan diupayakan untuk dipercepat menjadi dua tahun agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Dengan beroperasinya bendungan ini, kami optimistis sekitar 70 persen potensi banjir di kawasan Sungai Tabuk dan sekitarnya dapat teratasi,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir tersebut. Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat upaya perlindungan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih aman dari risiko bencana hidrometeorologi. (MC Kalsel/JCI).
