Banjarbaru, Jukung.co.id — Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk kembali bergerak aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir, khususnya di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur saat mengumpulkan seluruh kepala SKPD dalam sebuah arahan khusus yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, kamarian Jumat (09/01/2026), menyusul masih tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak banjir.
Dalam arahannya, Gubernur H.Muhidin menekankan pentingnya percepatan distribusi bantuan yang disertai dengan sistem koordinasi yang rapi dan terintegrasi. Ia mengingatkan agar penyaluran bantuan tidak dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan di lapangan.
“Setiap dinas yang memiliki kemampuan dan dukungan anggaran saya minta segera menyiapkan bantuan. Lakukan pengemasan, tentukan isinya, kemudian laporkan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti BPBD yang akan mengakomodir dan mengoordinasikan penyalurannya,” tegasnya.
Gubernur secara khusus menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai koordinator utama dalam proses pendataan dan distribusi bantuan dari seluruh SKPD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara merata, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Kalau tidak dikoordinasikan dengan baik, bisa terjadi satu tempat kelebihan bantuan sementara tempat lain kekurangan. Itu yang harus kita hindari. Semua harus terdata dan terarah,” ujarnya.
Menurut H.Muhidin, pengalaman penyaluran bantuan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terjadi penumpukan logistik di satu lokasi, sementara daerah lain yang sama-sama terdampak justru belum tersentuh bantuan secara optimal.
Selain aspek teknis, Gubernur juga mengingatkan bila kegiatan penyaluran bantuan ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan panggilan kemanusiaan yang harus dilandasi keikhlasan dan empati kepada masyarakat.
“Ini perintah langsung. Kita bantu masyarakat. Kita kerjakan dengan ikhlas, supaya membawa keberkahan dan pahala bagi kita semua,” ucapnya di hadapan para kepala SKPD.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak bencana harus benar-benar dirasakan, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi melalui aksi nyata di lapangan.
Melalui instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir, tanggap, dan bertanggung jawab dalam penanganan bencana banjir, sekaligus memastikan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi warga yang membutuhkan. (MC Kalsel/JCI).
