Banjarmasin, Jukung.co.id – Kepala SMK Negeri 5 Banjarmasin Dr. Drs. Syahrir, MM memberikan penjelasan resmi terkait pemberitaan keberatan sejumlah orang tua siswa terhadap sumbangan sukarela di sekolah tersebut. Klarifikasi disampaikan jelang tengah hari Senin (15/12/2025) untuk meluruskan informasi yang dinilai berkembang tanpa pemahaman menyeluruh.
Syahrir menyampaikan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi orang tua selalu dibahas secara terbuka melalui rapat resmi bersama wali siswa. Forum tersebut, menjadi ruang penyampaian program sekolah, capaian prestasi, kebutuhan sarana prasarana, hingga pembinaan karakter peserta didik.
“Sekolah tidak pernah mengambil keputusan sepihak. Semua disampaikan dalam rapat orang tua, termasuk penjelasan komite sekolah terkait kebutuhan yang belum dapat dibiayai melalui dana pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut Ketua Komite Sekolah Husaeni menyampaikan program pembangunan musholla sekolah. Pembangunan itu dilatarbelakangi oleh keterbatasan penggunaan dana BOS dan BOSDA yang secara regulasi tidak diperbolehkan untuk pembangunan gedung baru.
Dengan jumlah siswa yang mencapai lebih dari 2.000 orang, musholla dinilai menjadi fasilitas penunjang penting, terutama untuk mendukung program sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah yang telah menjadi bagian dari pembinaan karakter religius siswa di SMK Negeri 5 Banjarmasin.
Menanggapi anggapan adanya tekanan kepada orang tua, Syahrir menegaskan sumbangan yang dimaksud tidak bersifat wajib. Sekolah maupun komite tidak menetapkan besaran nominal, tidak memberikan tenggat waktu, serta tidak memberlakukan sanksi apa pun kepada orang tua yang memilih tidak berpartisipasi.
“Tidak ada paksaan. Bahkan ada orang tua yang tidak menyumbang dan tetap diperlakukan sama. Hak siswa tidak pernah dibedakan,” tegasnya.
Syahrir juga menilai narasi tekanan psikologis yang berkembang tidak memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, penilaian semacam itu harus didukung indikator yang terukur dan tidak dapat disimpulkan hanya dari persepsi sepihak.
Sebagai akademisi di bidang kebijakan publik dan pendidikan, Syahrir mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Regulasi tersebut, menurut dia, justru mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan sepanjang tidak berbentuk pungutan wajib. Ia memastikan mekanisme yang dijalankan komite sekolah telah sesuai ketentuan.
Selain pembangunan musholla, komite sekolah juga memprioritaskan penyelesaian pembangunan lantai dua ruang kelas yang telah tertunda selawas empat tahun akibat keterbatasan anggaran. Upaya pengajuan bantuan ke pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan, meski hingga kini belum terealisasi.
Syahrir menekankan, pendapat segelintir pihak tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili suara ribuan orang tua siswa. Generalisasi semacam itu dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap dunia pendidikan.
Di tengah dinamika tersebut, SMK Negeri 5 Banjarmasin mencatat capaian nasional yang signifikan. Dalam Rapat Koordinasi Finalisasi dan Verifikasi Tracer Study 2025 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, sekolah ini meraih penghargaan Tracer Study 100 persen dengan jumlah alumni terbanyak se-Regional Kalimantan, yakni 748 lulusan.
Sejak 2021, SMK Negeri 5 Banjarmasin menjadi satu-satunya SMK di Indonesia yang mampu mempertahankan capaian Tracer Study 100 persen secara konsisten. Pada 2024, sebanyak 240 lulusan tercatat langsung terserap ke dunia industri setelah menyelesaikan praktik kerja lapangan.
Menutup keterangannya, Syahrir menegaskan komitmen SMK Negeri 5 Banjarmasin untuk tetap mengedepankan transparansi, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, sekaligus membuka ruang kritik yang bersifat konstruktif demi peningkatan mutu layanan pendidikan. (HNG/JCI).
