Banjarbaru, Jukung.co.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalsel dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel menyerahkan Penganugerahan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 kepada kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, Rabu (10/12/2025). Acara berlangsung di Banjarbaru dan menjadi ajang evaluasi sekaligus apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penyerahan penghargaan dilakukan Kepala BRIDA sekaligus Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat, yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin. Dalam sambutannya, Thaufik Hidayat menegaskan penerapan IPKD merupakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui enam dimensi penting.
“IPKD mengukur kesesuaian perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja APBD, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, hingga opini BPK atas LKPD,” ungkap Thaufik Hidayat di hadapan peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, OPD, dan tim IPKD kabupaten/kota.
Thaufik Hidayat menyampaikan penghargaan kepada seluruh pemerintah daerah yang telah memenuhi standar pengukuran tersebut. Ia berharap daerah yang meraih peringkat baik dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masing-masing.
“Setiap rupiah APBD harus dipastikan kebermanfaatannya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, transparansi dan data yang akurat menjadi sangat penting,” tambahnya.
Selain itu, Thaufik Hidayat juga menyampaikan penghargaan kepada Tim IPKD provinsi dan kabupaten/kota yang berada di bawah BRIDA, Balitbangda, maupun Bappelitbang sebagai bentuk apresiasi atas kerja kolaboratif dalam proses pengukuran IPKD tahun ini. 
Dalam penganugerahan tersebut, sejumlah pemerintah daerah meraih predikat Tata Kelola Keuangan Daerah Sangat Tinggi dan Tinggi, yaitu: Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, serta Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Sementara itu, Peringkat Terbaik IPKD 2025 diraih oleh:
- Terbaik 1: Kabupaten Balangan
- Terbaik 2: Kabupaten Tanah Laut
- Terbaik 3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Thaufik Hidayat turut mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dalam memastikan validitas data dan pelaksanaan pengukuran yang sesuai standar.
“Melalui kolaborasi dan kerja bersama, kita dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dengan adanya penganugerahan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh kabupaten/kota semakin terdorong untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (MC Kalsel/JCI).
