Banjarmasin, Jukung.co.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pendidikan Politik bagi Masyarakat dengan tema “Peran dan Netralitas Media dalam Pemberitaan”, di Hotel Rodhita, Jalan Pangeran Antasari, Pasar Pagi Banjarmasin Tengah, baisukan Kamis (13/11/2025).
Sekitar 70 insan pers dari berbagai platform mulai dari media cetak, televisi, radio, hingga media daring, mengikuti kegiatan tersebut. Dua narasumber dihadirkan, yakni Choirun Ni’mah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kalsel dan Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie.
Dalam pemaparannya, Choirun Ni’mah mengangkat tema “Membangun Kepercayaan Publik melalui Netralitas Media”. Ia menyoroti keberhasilan Provinsi Kalimantan Selatan meraih posisi teratas Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 versi Dewan Pers dengan skor 80,91 poin. Kalsel menjadi satu-satunya provinsi dengan nilai di atas 80, mengungguli Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
“Capaian ini menunjukkan tingginya keterbukaan Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Ini bentuk penghargaan terhadap kemerdekaan pers dan akuntabilitas publik,” ujarnya.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, dalam sesi bertema “Menjaga Kepercayaan Publik dan Tanggung Jawab Sosial”, menegaskan pentingnya verifikasi perusahaan media oleh Dewan Pers serta pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi para jurnalis.
“Verifikasi media dan UKW sangat penting agar media memiliki kredibilitas dan profesionalisme. Dengan begitu, kualitas pemberitaan terjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Wartawan yang kompeten juga mampu menjaga kode etik jurnalistik di tengah persaingan informasi,” tegasnya.
Zainal Helmie menambahkan, setiap berita yang dipublikasikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara etika maupun substansi, agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Kepala Bakesbangpol, H. Heriansyah, melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin, menyampaikan pendidikan politik bagi masyarakat—termasuk insan pers, menjadi bagian dari program rutin instansi.
“Bidang Politik Dalam Negeri memiliki tugas meningkatkan literasi politik masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga media massa. Pelatihan hari ini secara khusus menyasar jurnalis agar memahami pentingnya independensi dalam pemberitaan,” ujarnya..
Ia berharap kegiatan ini memperkuat peran media sebagai penyampai informasi publik yang akurat, berimbang, dan bebas dari kepentingan tertentu. “Netralitas adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat di tengah derasnya informasi digital yang seringkali tidak terverifikasi,” tambahnya.
Choirun Ni’mah kembali menegaskan, netralitas media bukan sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam praktik jurnalistik sehari-hari. Menurutnya, tulisan yang berkualitas adalah tulisan yang tidak berpihak, tidak mengutamakan favoritisme terhadap pihak tertentu, dan tetap konsisten menjaga integritas.
“Kemerdekaan pers adalah ujung tombak demokrasi. Untuk mempertahankannya, diperlukan dukungan dari pemerintah dan komitmen kuat dari media itu sendiri,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan media dalam menjaga ruang informasi publik yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab. (GTA/JCI).
