Banjarbaru, Jukung.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di 13 kabupaten/kota, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman serta insiden keamanan siber.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Diskominfo kabupaten/kota, serta narasumber dari kepolisian dan lembaga terkait. Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menyampaikan ancaman serangan siber di Kalsel mengalami peningkatan signifikan.
“Pada September 2025, tercatat sebanyak 19.701 insiden siber, jumlah tertinggi dalam satu tahun terakhir. Meskipun tingkat kematangan keamanan informasi Kalsel sudah tinggi, bahkan melampaui target nasional, potensi serangan justru semakin besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, serangan siber yang kini kian kompleks, mulai dari phishing, malware, hingga kebocoran data, telah menyasar institusi pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan informasi menjadi mutlak dilakukan untuk memastikan sistem pemerintahan berbasis elektronik tetap aman.
Kalsel sendiri menjadi provinsi kedua di Indonesia yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT), berkat kerja sama seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Tim ini bertugas mendeteksi, menanggulangi, dan mencegah potensi ancaman siber di tingkat daerah.
“Melalui rapat ini, kami berharap peserta dapat melakukan evaluasi pengembangan CSIRT di daerah masing-masing, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber daerah,” jelasnya.
Selain itu, kegiatan juga menghadirkan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alif Akbar Arifin dari Polda Kalsel sebagai narasumber. Ia menekankan bahwa kasus kejahatan siber di Kalsel saat ini didominasi oleh penipuan online.
“Antisipasi penting dilakukan dengan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang tidak jelas, serta selalu melakukan profiling terlebih dahulu terhadap penjual atau pemberi tawaran. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan kejahatan siber,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas instansi ini, Pemprov Kalsel berharap tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat berjalan aman, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus melindungi data dan layanan publik dari potensi ancaman digital.
Rakor dan evaluasi CSIRT ini sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman antar daerah, memperkuat protokol penanganan insiden siber, dan menyiapkan langkah-langkah preventif yang lebih matang di era digital, di mana keamanan informasi menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. (MC Kalsel/JCI).
