Banjarmasin, Jukung.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Rapat perdana itu digelar di ruang paripurna DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang kamarian Ahad (21/09/2025).
Agenda pembahasan difokuskan pada penyelarasan program pembangunan daerah dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Setidaknya ada 22 program prioritas kepala daerah yang diangkat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.
Sejumlah program yang menjadi sorotan antara lain penyediaan 1.200 beasiswa pendidikan tinggi vokasi bagi atlet, seniman, dan kepolisian, serta 500 beasiswa khusus untuk calon dokter. Selain itu, rencana penanganan banjir (ratik) dan penambahan insentif atau biaya operasional bagi Ketua RT dan RW juga masuk daftar program yang akan diperjuangkan dalam APBD 2026.
Anggota Banggar DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, mengungkapkan berdasarkan pemaparan TAPD, terdapat beberapa program prioritas yang sudah bisa dilaksanakan melalui anggaran murni tahun depan. Salah satunya adalah insentif bagi RT dan RW.
“Sebagaimana disampaikan TAPD, ada program prioritas yang sekiranya bisa langsung dijalankan di APBD murni 2026. Insentif atau biaya operasional untuk RT dan RW termasuk di dalamnya, karena hal ini memang menjadi konsen DPRD,” ujar Zainal Hakim usai rapat.
Menurutnya, peningkatan insentif RT dan RW merupakan kebutuhan nyata. Hal itu tidak hanya sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, tetapi juga penting untuk mendukung peran RT dan RW yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Setiap tahun ada fluktuasi beban operasional RT dan RW. Maka wajar jika insentif mereka dinaikkan. Selain sebagai program prioritas, ini bentuk dorongan DPRD agar visi-misi kepala daerah bisa terwujud dengan baik,” tegasnya.
Zainal Hakim menambahkan, DPRD Banjarmasin berkomitmen mengawal agar seluruh program prioritas kepala daerah dapat terealisasi melalui dukungan anggaran yang tepat sasaran. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan melalui peran RT dan RW.
Pembahasan APBD 2026 akan terus berlanjut dalam beberapa tahap ke depan. Banggar DPRD bersama TAPD dijadwalkan menyisir secara detail seluruh pos anggaran agar program prioritas yang sudah dicanangkan dapat terlaksana tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah. (HNG/JCI).
