Banjarmasin, Jukung.co.id – Komitmen untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah berbasis digital terus didorong oleh Bank Kalsel bersama pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, efisien, dan terintegrasi guna meningkatkan transparansi serta optimalisasi pendapatan daerah.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel berperan strategis dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya melalui penguatan ekosistem pembayaran digital.
Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan tema Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Jumat, 30 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalsel yang juga Kepala BPKAD Banjarmasin, Edy Wibowo, Direktur Utama Bank Kalsel ,Fachrudin, serta Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor. Selain itu, turut hadir para kepala dinas maupun perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang juga menjabat sebagai Kepala BPKAD Banjarmasin, Edy Wibowo, menegaskan transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi serta sistem perbankan yang andal.
Menurutnya, Bank Kalsel memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pembayaran digital yang terintegrasi dan mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah.
“FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia juga berharap melalui forum tersebut dapat tercipta kesamaan langkah serta komitmen bersama antar pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem pembayaran digital yang telah disiapkan oleh Bank Kalsel.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan pemerintah provinsi mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan Bank Kalsel terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
“Melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi akselerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Yaumil serta perwakilan Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel, Fajri.
Diskusi tersebut dipandu oleh moderator Rini Muliana, yang membahas berbagai praktik terbaik dalam pengelolaan pendapatan daerah, tantangan implementasi sistem pembayaran digital, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi.
Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat terus diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan warga di Kalimantan Selatan. (RLS/JCI).
