Banjarmasin, Jukung.co.id – Persoalan ratik dan genangan banjir masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menilai, penyelesaian dua persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia yang digelar di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, kamarian Senin (12/01/2026). Rapat ini menjadi forum strategis untuk membahas pengendalian banjir perkotaan dan pengelolaan ratik terpadu, termasuk rehabilitasi serta rencana pemanfaatan kembali Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menegaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyesuaikan seluruh perencanaan pengelolaan ratik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Kami bukan ingin kembali ke pola open dumping. Yang kami perlukan adalah lahan untuk pengelolaan dan pengolahan ratik. Harapan kami, TPA Basirih masih bisa difungsikan sebagai Tempat Pengolahan Ratik Terpadu, bukan sebagai tempat pembuangan terbuka,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, di kawasan TPA Basirih masih terdapat sekitar lima hektare lahan yang belum pernah digunakan sebagai lokasi pembuangan ratik. Lahan tersebut dinilai potensial untuk dikembangkan sebagai fasilitas pengolahan ratik terpadu.
“Masih ada lahan yang terpisah dan belum dibuangi ratik. Itu yang kami harapkan bisa dimanfaatkan, karena mencari lahan baru di dalam kota sangat sulit,” jelasnya.
Menurut Muhammad Yamin, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan ratik di kawasan perkotaan adalah penolakan masyarakat terhadap keberadaan fasilitas pengolahan ratik di lingkungan sekitar. Kondisi tersebut sering menempatkan pemerintah daerah pada posisi dilematis.
“Kalau kita keras, dibilang tidak berpihak kepada masyarakat. Kalau kita lemah, pengolahan ratik kita yang melemah. TPS3R di 52 kelurahan pun tidak akan sanggup jika berjalan sendiri-sendiri tanpa sistem yang terintegrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola ratik membutuhkan waktu panjang serta konsistensi kebijakan yang berkelanjutan.
“Mengubah kebiasaan masyarakat itu bukan satu dua tahun. Ada negara yang butuh 30 tahun sampai benar-benar berhasil mengelola ratik dengan baik. Ini proses jangka panjang,” tambahnya.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono mengatakan, kunjungan KSP ke Banjarmasin bertujuan menyerap isu-isu strategis daerah sekaligus memastikan keselarasan dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus melihat langsung isu strategis di Banjarmasin. Ada dua isu besar yang kami catat, yakni persoalan sungai atau drainase dan pengelolaan ratik,” ucapnya.
Terkait TPA Basirih, Timothy Ivan Triyono menjelaskan, lokasi tersebut saat ini sedang dalam proses rehabilitasi karena praktik open dumping sudah tidak diperbolehkan oleh regulasi. Namun ke depan, terbuka peluang untuk melakukan alih fungsi TPA menjadi TPST.
“Dari TPA menjadi TPST, di mana ratik bisa dipilah, dikelola, bahkan dikembangkan ke arah waste to energy. Namun tentu semua itu memerlukan kajian dan telaah mendalam,” jelasnya.
Ia menegaskan, KSP akan berperan sebagai penghubung antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan kementerian teknis terkait untuk mencarikan solusi yang komprehensif.
“Apa yang kami peroleh hari ini akan kami sampaikan ke kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR, agar dapat dicarikan solusi terbaik. Harus ada komunikasi dan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, karena persoalan di Kalimantan Selatan ini saling berkaitan,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dukungan kebijakan dan program dari pemerintah pusat dapat memperkuat upaya penanganan ratik dan banjir secara berkelanjutan, demi menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, dan tangguh terhadap perubahan lingkungan. (EPW/JCI).
