Banjarmasin, Jukung.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui pelaksanaan Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif bagi seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan yang difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (30/10/2025).
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menegaskan pelatihan ini menjadi momentum strategis untuk memperbaiki catatan Provinsi Kalsel dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang mendapat “nilai merah”. Dengan waktu penilaian tahun 2025 tersisa hanya dua bulan, pemerintah provinsi bertekad melakukan perbaikan signifikan melalui pembenahan budaya kerja dan peningkatan kesadaran aparatur terhadap nilai-nilai integritas.
“Dengan dilaksanakannya pelatihan integritas ini, saya berharap seluruh Kepala SKPD dapat bekerja lebih baik dengan mengedepankan integritas. Kami berkomitmen memperbaiki capaian tahun lalu, bahkan siap melakukan evaluasi menyeluruh jika masih ditemukan SKPD dengan nilai rendah,” tegasnya kepada peserta pelatihan.
Langkah tegas lainnya, Gubernur H.Muhidin berencana membentuk pakta integritas yang akan ditandatangani seluruh Kepala SKPD dan diawasi secara ketat oleh Inspektorat. Ia menegaskan bahwa pimpinan SKPD yang masih menunjukkan indikasi lemahnya integritas siap dinonaktifkan dari jabatannya.
“Dan nanti, apabila ada indikasi SKPD yang nilai integritasnya masih merah, mereka bersedia dinonaktifkan,” jelasnya.
Gubernur H.Muhidin menambahkan, pelatihan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan penguatan integritas sejak jajaran pimpinan SKPD, diharapkan seluruh pelayanan publik di Kalimantan Selatan dapat berjalan optimal dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pelatihan dua hari ini menghadirkan Yonathan Demme, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kalsel dalam memperkuat komitmen antikorupsi. Materi pelatihan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang makna integritas, membangun kesadaran moral peserta, serta menanamkan komitmen bersama untuk mencegah praktik korupsi.
“Kami mulai dengan mendobrak kalbu peserta melalui sesi bersama tim ESQ, kemudian memberikan pengetahuan dasar antikorupsi, dan menutupnya dengan penanaman komitmen bersama. Kami melihat semangat Pemprov Kalsel sangat kuat untuk berubah dan menjadi role model pemerintahan yang berintegritas,” ujarnya. (MC Kalsel/JCI).
