Banjarbaru, Jukung.co.id – Sinergi dan inovasi dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025. Kali ini, Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan berkolaborasi memperkuat ekosistem pangan di daerah dalam kegiatan GNPIP Wilayah Kalimantan 2025 yang digelar di halaman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Panglima Batur Banjarbaru, baisukan Kamis (25/09/2025).
Mengusung tema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan”, kegiatan ini menjadi momentum penguatan kerja sama lintas sektor untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di Kalimantan.
GNPIP Wilayah Kalimantan menghadirkan serangkaian program strategis yang difokuskan pada penguatan rantai pasok dan peningkatan kapasitas petani.
Pertama, menjaga kesinambungan pasokan dan distribusi melalui optimalisasi serta perluasan kerja sama antar daerah (KAD), disertai pemberian subsidi ongkos angkut bekerja sama dengan BUMN logistik.
Kedua, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat kemitraan antara Badan Gizi Nasional (BGN), Perum Bulog, dan BUMD agar kebutuhan dapur MBG terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas harga pangan di pasar.
Ketiga, penguatan kapasitas serta penyediaan sarana dan prasarana bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) binaan Bank Indonesia di wilayah Kalimantan sebagai langkah nyata menuju swasembada pangan.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan pengendalian inflasi pangan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat strategi 4K, Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, sepanjang tahun ini pemerintah telah melaksanakan ribuan operasi pasar dan gerakan pangan murah di seluruh Indonesia, menyalurkan beras SPHP hingga 1,1 juta ton, serta memperluas akses pembiayaan bagi petani melalui KUR Pertanian dan Kredit Usaha Alsintan.
Langkah tersebut, ujar Ferry Irawan, juga diperkuat dengan stimulus daya beli seperti bantuan pangan, diskon transportasi, pemanfaatan kapal Pelni untuk distribusi antar pulau, serta pengembangan teknologi smart farming, mekanisasi pertanian, hingga pembangunan cold storage dan resi gudang guna menjaga kualitas hasil panen.
“Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru (HBKN Nataru), pemerintah juga memperketat pemantauan harga pangan strategis, meningkatkan operasi pasar, dan memastikan kelancaran distribusi agar inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan, penyelenggaraan GNPIP merupakan bukti nyata keseriusan TPID di seluruh provinsi dan kabupaten/kota Kalimantan dalam mengendalikan inflasi daerah.
“Inflasi di wilayah Kalimantan pada Agustus 2025 berhasil terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Hal ini berkat kerja keras TPIP dan TPID dalam memastikan pasokan terjaga, harga terkendali, dan distribusi lancar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dan strategi jangka panjang, seperti pengembangan padi apung dan haruan estate/kampung gabus, sebagai solusi adaptif terhadap perubahan iklim sekaligus upaya diversifikasi pangan.
“Ke depan, kita perlu menuntaskan hambatan penyaluran SPHP Bulog serta mengantisipasi lonjakan permintaan akibat SPPG melalui kemitraan strategis dengan Bulog, BUMD, dan distributor pangan,” tambahnya.
H.Muhidin juga menekankan pentingnya mempercepat program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian (OPLAH) untuk memperkuat posisi Kalimantan sebagai lumbung pangan nasional.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan GNPIP Wilayah Kalimantan juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID Wilayah Kalimantan, yang dihadiri oleh berbagai kementerian/lembaga, antara lain Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Perum BULOG, PT Pelayaran Nasional Indonesia, serta seluruh perwakilan TPID dari provinsi di Kalimantan.
Rakor tersebut membahas isu-isu strategis pengendalian inflasi pangan dan menghasilkan empat fokus rekomendasi utama, yakni:
- Percepatan penyaluran beras SPHP untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar.
- Optimalisasi peran BUMD sebagai penggerak utama pengendalian inflasi dari hulu ke hilir.
- Peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) intra dan antarwilayah Kalimantan dengan dukungan BUMN logistik.
- Pemantauan program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian guna memastikan pasokan beras yang berkelanjutan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan. (HNG/JCI).
